Kaltara Rawan Persekongkolan Tender

PROKAL.CO, TARAKAN- Ketua Bidang Hubungan antar Lembaga Dalam dan Luar Negeri, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kamser Lumbanradja M.B.A. menilai masih terjadi praktik monopoli di kalangan pengusaha saat ini. Akibatnya, terjadi persaingan yang tidak sehat di antara kalangan pengusaha.

kaltara-rawan-persekongkolan-tenderDalam prinsip usaha yang sehat, seharusnya para pengusaha bersaing dan berkompetisi dengan yang sekelas atau memiliki level yang sama. Sehingga dalam persaingan tersebut para pengusaha dapat berkompetisi dengan cara yang sehat.

“Jika dianalogikan seperti permainan sepak bola, tidak seimbang jika pemain sepak bola di tingkat nasional diadu dengan juara yang hanya di tingkat RT atau kecamatan saja. Jika BUMN yang asetnya ratusan triliun berkompetisi di proyek yang sama dengan perusahaan yang bermodalkan hanya satu atau dua miliar saja, yang seperti itu yang dapat dikatakan tidak sehat,” kata Kamser saat sosialisasi di Tarakan, Jumat (19/8).

Untuk mengatur hal tersebut, maka diberikan sebuah batasan. Misalnya untuk perusahaan yang memiliki modal sampai Rp 50 miliar, maka perusahaan BUMN tingkat nasional jangan sampai turun ke daerah.

“Tetapi pemprov atau pemkab juga tidak boleh menunjuk sesuka hati mereka, harus ada fair competition tadi,” ujarnya.

Maka berkompetisi harus secara sehat di antara yang sekelas. Harus jelas juga pelimpahannya kepada pengusaha.

“Jangan sampai terjadi misalnya dengan sistem pengadaan yang sama, terdapat tiga perusahaan yang bersaing. Padahal yang sanggup hanya ada satu perusahaan saja. Yang seperti itu juga kami minta untuk tidak dilanjutkan. Karena menurut KPPU hal tersebut sudah tidak sehat,” tuturnya.

Di satu sisi, KPPU mempercayakan kepada pemerintah untuk mengatur persaingan yang sehat tersebut. Dengan catatan harus dilakukan secara sehat dan transparan, dan harus dilakukan untuk perusahaan yang benar-benar dapat bersaing secara sehat.

“Harus ada yang mengatur. Ini menjadi kewenangan pemerintah untuk memilih mana yang pantas untuk ikut di proyek tersebut. Yang saya katakan ini adalah fakta yang sering terjadi di Indonesia, dan hal tersebut tidak terbatas untuk di beberapa daerah saja,” ungkapnya.

Kamser mengatakan, ada ratusan kasus yang telah ditangani KPPU dalam proses pengadaan. Tindakan seperti ini tentu melanggar UU nomor 5 tahun 1999, pasal 22 tentang persekongkolan tender.

“Memang ada keterbatasan di dalam UU ini, dan memang dipilah sedemikian rupa. Yang dapat dihukum oleh KPPU adalah para pelaku usahanya,” tutur Kamser.

Untuk PNS yang terbukti bersalah, KPPU dapat membuat surat rekomendasi yang nantinya dapat dikirimkan kepada atasannya untuk memberikan hukuman sesuai UU yang berlaku. Karena prinsip hukumnya, yang memberhentikan PNS adalah yang mengangkatnya, dan itu adalah wewenang pemerintah.

“Jika ternyata selama pemeriksaan atau persidangan yang ada di KPPU terdapat unsur-unsur pidana, kasusnya dapat diteruskan ke polisi dan kejaksaan, dan bahkan ada perkara yang diteruskan kepada KPK,” ujarnya.

Di UU nomor 5 tahun 1999 telah diberikan dua kewenangan untuk KPPU, pertama penindakan dan kedua pencegahan.

“Karena salah satu tugas KPPU adalah mencegah, maka dari itu kami melakukan sosialisasi dan advokasi kepada pemprov atau pemkab, yaitu ketika kita lihat ada kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah yang membuat persaingan tersebut atau berpotensi menjadi tidak sehat,” imbuhnya. Sumber: Radar Kaltara