Enggan Diajak Bermitra, Izin Pelaku Usaha Dapat Dicabut KPPU

BALIKPAPAN – Dorong terwujudnya kemitraan usaha yang sehat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bersama Kementerian Koperasi dan UMKM telah menyiapkan satuan tugas (satgas) kemitraan terhadap Koperasi dan UKM.

Menurut Direktur Pengawasan Kemitraan, Dedy Sani Ardi, yang ditemui langsung pada Rapat Teknis Satgas Kemitraan 2017, di Novotel Balikpapan, Kamis (6/4/2017), pembentukan satgas pengawasan kemitraan berdasarkan dari nota kesepahaman antara Kemenkop dan UMKM serta KPPU untuk melaksanakan pengawasan kemitraan di tingkat pusat dan juga daerah.

Tim yang dibentuk, menurutnya, adalah untuk melaksanakan fungsi koordinasi pelaksanaan pengawasan kemitraan untuk mendorong kemitraan usaha yang menguntungkan antar koperasi dan UKM.

“Tugas satgas ini menyelenggarakan peningkatan satgas itu sendiri, kemudian menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi, menghimpun data dan informasi mengenai bidang usaha, serta menyusun laporan hasil satgas. Semua hasil itu nantinya akan disampaikan ke KPPU sebagai tugas utama dalam pengawasan kemitraan,” ungkap Dedy.

Dia mengungkapkan, di Kalimantan dari seluruh provinsi yang ada, baru terdapat 25 satgas yang terdaftar di Kementerian Koperasi dan UMKM. Sementara sisanya meski terdapat satgas namun belum terdaftar.

Pihaknya pun ke depan akan mendaftarkan satgas yang belum diberi Surat Keputusan (SK).

Menurutnya, jika terdapat pelaku usaha yang tidak mau melakukan kerjasama kemitraan, ada sanksi yang akan diberikan KPPU.

Denda administratif bagi pelaku usaha menengah sebesar Rp 5 miliar, dan denda bagi pelaku usaha besar sebanyak Rp 10 miliar.

“Bahkan sanksi yang besar ada pencabutan izin usaha. Dan sanksi baik administratif maupun pencabutan usaha diberikan jika pelaku usaha tersebut telah diberi peringatan sebanyak tiga kali dan tidak diindahkan,” katanya.(Amanda Liony) Tribun Kaltim.co