KPPU Lakukan Konsultasi Pemantauan Kemitraan Usaha KUMKM di Kalimantan Selatan

 

Banjarmasin (20/4)- Kementerian Kopera20170420_155311 (1)si dan UMKM Republik Indonesia bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kembali menunjukkan komitmennya untuk terus bersinergi satu sama lain guna mewujudkan kesejahteraan untuk para Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Kamis, 20 April 2017 bertempat di Hotel Banjarmasin Internasional, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, telah dilaksanakan kegiatan Temu Konsultasi Pemantauan Kemitraan Usaha KUMKM.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Yoseva MM, selaku Asisten Deputi Pengembangan dan Penguatan Usaha Kementerian Koperasi dan UMKM RI, Gustafa Yandi selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Selatan, serta Akhmad Muhari selaku Kepala Kantor Perwakilan Daerah Balikpapan KPPU RI. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada stakeholder terkait, khususnya kepada para pengurus koperasi mengenai Peran dan Fungsi KPPU dalam Pengawasan/Pemantauan Kemitraan antara Koperasi dengan BUMN/BUMD/Usaha Besar.

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi yang dibawakan oleh Akhmad Muhari. Dalam pemaparannya beliau menjelaskan bahwa tugas dalam pengawasan kemitraan merupakan tugas baru yang diamanatkan kepada KPPU, amanat tersebut tertuang didalam UU No. 20/2008. Jo. PP No. 17/2013. Dimana berdasarkan hal tersebut KPPU kemudian memiliki wewenang dari sisi penegakan hukum bila misalnya terjadi pelanggaran hak  dan kewajiban antara para pihak yang melakukan sebuah perjanjian kemitraan.

KPPU juga tetap melakukan advokasi kepada para pihak terlebih dahulu sebelum permasalahan yang ada berlanjut kearah selanjutnya. Terdapat empat hal yang harus menjadi prinsip dan pilar utama dalam membuat sebuah perjanjian kemitraan, empat prinsip tersebut yaitu ; saling membutuhkan, memerlukan, mempercayai, dan menguntungkan. Bila keempat prinsip tersebut dipegang teguh oleh para pihak, maka kesejahteraan tidaklah menjadi sebuah fatamorgana semata.

Kegiatan ini diakhiri dengan sesi tanya jawab, “Perselisihan apa saja yang dapat kami ajukan kepada KPPU”, tanya Ibu Aminah yang merupakan salah seorang peserta dari Kabupaten Banjar. Kemudian dijawab, bahwa perselisihan apapun yang berkaitan dengan perjanjian kemitraan dan dirasa menimbulkan kerugian oleh pihak UMKM dapat dilaporkan kepada KPPU, “KPPU Siap menerima laporan tersebut, itukan sudah tugas kami, amanah Undang-undang”, imbuhnya.