KPPU Ancam Lima Kelompok Pengusaha Besar Eksploitasi Bawang Putih

KBRN, Pontianak : Komisi  Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)  telah menaikan kasus kenaikan bawang putih menjadi penyelidikan, kepada lima kelompok besar  yang secara nasional menguasai 53 persen. Karena kelima kelompok besar indikasinya  bahwa yang menguasai stok inilah yang melakukan eksploitasi terhadap harga bawang putih maka KPPU sekarang sudah melakukan investigasi.

Komisioner KPPU Saidah Sakwan seusai  Dialog Media dan Buka Puasa Bersama Terkait Peran KPPU Dalam Pencegahan dan Penegakkan  Hukum Persaingan Usaha, di Pontianak Kalimantan Barat, Rabu (07/06/2017) mennegaskan,  jika dalam investigasi nanti ditemukan fakta-fakta atau bukti-bukti bahwa mereka melakukan tindakan anti persaingan, maka KPPU akan melakukan tindakan hukum secara tegas.

“Kami akan melakukan penegakan hukum dan  kami akan melakukan persidangan jika  nanti kita temukan ada fakta-fakta  bahwa lima group ini melakukan  eksploitasi pasar, karena  kita lihat hari minggu kemarin  di Kalimantan Barat harga bawangpun masih menembus Rp 150.000,00 dan ini betul-betul harga yang  eksesif, harga yang tidak wajar” , tegasnya.

Saidah Sakwan  menegaskan, harga bawang putih yang tidak wajar ini dapat diakibatkan kelima kelompok pengusaha  besar yang ada diJakarta ini bisa saja menahan  pasokan atau mereka memang sengaja  melakukan eksploitasi pasar dan menaikkan harga.

“Ini adalah perilaku anti persaingan yang dapat melanggar Undang-undang no 5 Tahun 1999. Jadi kesempatan ini saya mengingatkan  kepada seluruh pelaku usaha  yang menguasai stoik jangan memainkan harga  karena anda sekarang kami awasi betul” , ujarnya.

Saidah mengatakan hal ini merupakan dua kalinya KPPU melakukan  investigasi bawang putih yang tahun  2014 juga terpantau pelaku ini melakukan eksploitasi terhadap  Konsumen bawang putih. Mengingat sanksi terberat selama ini hanya  denda Rp 25.000.000.000,00 dan tidak sebanding dengan kerugian yang diderita oleh  masyarakat, maka Komisioner KPPU ini menyatakan permasalahan ini menjadi bagian yang akan diamandemen Undang-undang no. 5 tahun 1999 tentang larangan  praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. (Her/AA). www.rri.co.id