Selama 17 Tahun KPPU Catat Denda Persaingan Usaha Rp 2 Triliun

TRIBUNkomisioner-kppu-m-nawir_20170608_131916PONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) kini genap berusia 17 tahun. Perjalanan panjang lembaga ini telah memberikan kontribusi nyata untuk masyarakat.

Dalam buka puasa bersama sekaligus diskusi dengan awak media, Rabu (7/6/2017), Komisioner KPPU, M Nawir menyebut banyak contoh kasus yang telah ditangani KPPU.

“Dulu harga tiket mau ke Pontianak itu Rp 6 juta. Itu karena pemainnya hanya satu saja sehingga tidak ada persaingan disana. Dominasi satu maskapai saja. Kita masuk ke sana. Sekarang harga tiket lebih kompetitif bisa turun hingga 60 persen, maskapai juga lebih banyak,” jelas Mantan Ketua KPPU ini.

Contoh lainnya adalah operator seluler yang dijatuhi hukuman karena melakukan kartel tarif SMS. Beberapa tahun lalu, tarif SMS yang dikenakan pada konsumen itu sangat mahal sekali.

“Praktik kartel merupakan perbuatan terlarang dalam persaingan usaha dan merugikan konsumen. Akibat kartel terbukti ada kerugian konsumen dari sisi materi sehingga harus dikembalikan,” katanya.

Kasus kartel tarif SMS ini bermula saat KPPU menerima adanya dugaan pelanggaran Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh sejumlah provider seluler di Indonesia.

KPPU langsung bergerak cepat mengawasi operator-operator yang dicurigai melakukan kartel tarif SMS sepanjang 2004-2007 untuk tarif off-net (lintas operator) pada pasar kompetitif.

Benar saja dalam kurun waktu tersebut, operator seluler meraup keuntungan hingga Rp 133 triliun. Atas dasar temuan itu, KPPU mengusut operator yang dinilai bersalah karena telah merugikan konsumen hingga triliunan rupiah.

KPPU yang sudah berusia ke-17 Tahun ini mencatatkan berbagai torehan kinerja sejak berdiri pada 2000. KPPU mencatat total denda dan ganti rugi dalam kurun waktu 2000-2017 mencapai Rp2,089 triliun yang berasal dari denda bersyarat maupun administratif.

Total denda tersebut berasal dari 348 perkara, yang terbagi atas 245 perkara tender, nontender sebanyak 55 perkara, serta 8 perkara untuk keterlambatan notifikasi merger. www.pontianak.tribunnews.com