KPPU ajak Media Kaltim untuk berantas Kartel

IMG_4475Usai peresmian kantor baru KPD Balikpapan oleh Ketua KPPU pada tanggal 21 Desember 2016 di aula pertemuan Kantor Keuangan Negara di Balikpapan, KPD Balikpapan menyelenggarakan Forum Jurnalis dengan tema Berantas Kartel Pangan. Diskusi dipandu oleh Akhmad Muhari selaku Kepala KPD Balikpapan dengan menghadirkan Ketua KPPU RI, Bpk. M. Syarkawi Rauf, Wakil Ketua KPPU RI, Ibu. R. Kurnia Sya’ranie, Asisten II Provinsi Kalimantan Timur, Bpk. H. M. Ichwansyah, Kepala Kantor Wilayah Pembendaharaan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur, Bpk. Ade Rohman dan Komite Tetap Ketahanan Pangan dari Kamar Dagang Industri Provinsi Kalimantan Timur, Bpk. M. Sjafaruddin Achmad sebagai narasumber.

Dalam kesempatan diskusi, masing-masing narasumber menyampaikan paparan terkait dengan kondisi dan ketahanan pangan di Indonesia khusunya di wilayah Kalimantan Timur dan prilaku kartel yang dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia.

Ketua KPPU menjelaskan bahwa prilaku kartel yang dilakukan oleh pelaku usaha sangat merugikan semua pihak, khusunya masyarakat sebagai konsumen. Kartel merupakan istilah yang dikenal dalam bidang ekonomi dan bidang hukum. Dari sudut pandang ekonomi, kartel menyatakan perilaku atau praktik yang berhubungan dengan persaingan industri atau persaingan usaha. Sedangkan dari sudut pandang hukum, praktik tersebut dilarang secara hukum, karena dapat merugikan kepentingan umum atau publik.

Wakil Ketua KPPU secara sederhana menjelaskan bahwa kartel adalah bentuk persekongkolan dari beberapa pihak yang bertujuan untuk mengendalikan harga dan distribusi suatu barang untuk kepentingan (keuntungan) mereka sendiri. Dalam Pasal 11, Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Monopoli dan Persaingan Usaha yang berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Oleh karena itu, praktik kartel di Indonesia adalah suatu bentuk perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum, karena akan membentuk suatu perilaku monopoli ataupun bentuk perilaku persaingan usaha yang tidak sehat, tegasnya.

IMG_4476Ketua Komite Ketahanan Pangan, Kadin Kalimantan Timur mengapresiasi kinerja KPPU. Ujarnya, belum lama ini kita disibukan dengan kekisruhan dan gejolak harga bawang putih, bawang merah, daging sapi, daging ayam dan lain-lainnya. Namun KPPU telah mengindikasi praktik kartel dalam tata niaganya, oleh karena itu, Kalimantan Timur perlu eksistensi dan keberadaan KPPU untuk menekan tumbuhnya kartel di Indonesia.

Kartel juga sudah merambak ke sektor-sektor ekonomi lainnya. KPPU telah mencium kartel dalam penjualan sepeda motor matic. dengan kondisi demikian, maka perlu antisipasi bersama, Kadin Kalimantan Timur siap berkontribusi dalam memberantas kartel sesuai dengan kapasitasnya, tekannya.

Senada dengan Kadin, Asisten II Provinsi Kalimantan Timur menekankan bahwa pihaknya akan bekerjasama dengan KPPU untuk memberantas kartel di Kalimantan Timur, KPPU dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah memiliki MoU, sehingga sama-sama kita akan berupaya menekan tumbuhnya kartel di Kalimantan Timur.

Singkatnya, KPPU mengajak  20 orang perwakilan media di Kalimantan Timur untuk ikut andil dalam memberantas kartel pangan di Indonesia sesuai dengan kapasitasnya.(aadz)