KPPU Keker Kasus Rolls-Royce, Cari Bukti Kuat Mufakat Jahat Tender di PLTU Tanjung Batu

BALIKPAPAN – Tender pemeliharaan PLTU Tanjung Batu, Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara (Kukar), yang berindikasi suap makin menguat. Kongkalikong antara pemenangan tender, Rolls-Royce, dan PLN mengakibatkan persaingan tidak sempurna. Skandal itu tengah didalami Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)

Kepada Kaltim Post, Ketua KPPU RI Syarkawi Rauf mengungkapkan, pihaknya telah melakukan rapat pimpinan (rapim) terkait dugaan kasus suap ini. Dari hasil rapim, diputuskan dilakukan penyelidikan terhadap Rolls-Royce dan PLN. Pada tahap ini, KPPU berusaha mengumpulkan bukti-bukti untuk menguatkan dugaan bahwa ada mufakat jahat dalam memenangi tender pemeliharaan PLTU Tanjung Batu.

“Kasus ini tidak hanya terjadi secara vertikal. Namun ada indikasi juga secara horizontal. Di mana, ada perusahaan yang seolah-olah ikut tender hanya sebagai pendamping atau syarat pelelangan. Persaingan semu ini akan menjadi fokus kami,” ucapnya, kemarin (24/1). Sejauh ini, terang dia, memang masih indikasi adanya kasus suap.

Dia membeberkan, skandal seperti ini bukan hal yang biasa. Dari temuan KPPU, 70 persen kasus yang ditangani terkait persoalan kongkalikong tender. Namun, yang melibatkan perusahaan asing sangat jarang. “Mereka biasanya sangat taat. Kasus tender malah didominasi perusahaan lokal,” bebernya.

Seperti yang sudah-sudah, ketika peserta tender terbukti menyuap, sesuai peraturan, perusahaan tersebut wajib membayar denda maksimal Rp 25 miliar.

KPPU kemudian mem-black list agar mereka tidak bisa ikut tender. Bahkan bisa berujung hingga pencabutan izin usaha. Sepanjang 2016, terang dia, pihaknya tengah menangani sedikitnya 24 perkara. Namun, didominasi kasus non-tender. Tapi, jika merujuk kasus yang sama dalam lima tahun terakhir, kasus tender cukup mendominasi.

Syarkawi menuturkan, jangankan KPPU, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menangani 80 persen kasus korupsi terkait tender pengadaan jasa. Untuk itu, ke depan pihaknya akan melakukan kerja sama investigasi bersama komisi antirasuah tersebut. “Sebenarnya, kami terus mendorong agar lembaga pengadaan jasa dapat lebih profesional. Terlebih panitia lelang. KPPU juga kerap kali memonitor saat lelang berlangsung,” bebernya.

Ketua KPPU Balikpapan Akhmad Muhari menambahkan, jika memang masih ditemukan tender yang berpeluang dimainkan. Perusahaan peserta tender tidak memiliki modal yang kuat.

Jadi, membuka peluang persekongkolan. Terkait kasus suap tender, diakuinya beberapa kali ditangani KPPU. Karena sudah termasuk pelanggaran pasal 22 UU 5/1999 tentang Persekongkolan Tender. Kondisi di pusat juga tak jauh berbeda di daerah. Sekitar 70 persen yang kasus yang ditangani berkaitan dengan suap tender.

Modusnya adalah mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Dikatakan, persekongkolan bertentangan dengan keadilan. Kesempatan yang diperoleh oleh setiap penawaran atau pengusaha tidaklah sama dalam mendapatkan objek barang dan atau jasa yang ditenderkan. Persekongkolan membatasi pengusaha-pengusaha yang mempunyai niat baik untuk memberikan penawaran.

Karena persekongkolan, harga menjadi tidak kompetitif. Seperti kasus tender yang terakhir kali terjadi di Kaltim. Kasus tersebut terkait persekongkolan pemenangan lelang paket peningkatan Jalan Pesut di Kutai Kartanegara. “Proses kasus ini sudah sampai persidangan majelis. Direncanakan dilakukan Februari mendatang,” bebernya. Muhari menyebutkan, kasus tersebut berasal dari laporan masyarakat dan saat ini sudah sampai tahap penanganan perkara.

Terlapor adalah PT AP yang diduga melakukan persekongkolan dengan tim lelang proyek ini. Proyek tersebut masuk dalam APBD 2015 dengan nilai proyek sebesar Rp 49 miliar. Jika terbukti bersalah, majelis komisi bisa menentukan hukuman berupa denda atau blacklist tidak boleh ikut lelang. Hukuman ini berlaku untuk semuanya, yang melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999.

Dia melanjutkan, KPPU tengah berusaha menjalankan upaya preventif melalui sosialisasi persaingan usaha. Juga, asistensi terhadap instansi-instansi pemerintahan, hingga menjalankan upaya penegakan hukum bila diperlukan. Kasus yang menyangkut  pemerintahan atau BUMN terkait tender ia sebutkan bukan hal baru. Beberapa kasus sempat terjadi.

TUNGGU LAPORAN RESMI

Terseretnya PLN dalam skandal suap tender pemeliharaan PLTU Tanjung Batu, Tenggarong Seberang, Kukar, tidak terlepas dari dokumen hasil penyidikan Serious Fraud Office (SFO) atau KPK-nya Inggris. SFO menyebut, perusahaan pembuat mesin pesawat tersebut menyuap petinggi BUMN listrik itu.

Mengutip data SFO disebutkan, sejak 2000, Rolls-Royce dipercaya Pemerintah RI untuk memelihara PLTU Tanjung Batu. Beberapa bulan sebelum kontrak habis pada 2006, Rolls-Royce disebut mulai kasak-kusuk agar kontraknya diperpanjang sampai 2014. Lobi Rolls-Wood Group, perusahaan gabungan Rolls-Royce dan Wood Group, serta satu perusahaan asal Indonesia ternyata disambut  petinggi PLN.

Mereka sepakat menjadikan Rolls-Wood Group sebagai pemenang tender senilai Rp 287,9 miliar itu. Caranya, meminta beberapa peserta tender lain agar menaikkan harga penawaran. Singkat kata pelobi asal PLN atau SFO menyebutnya sebagai “Perantara 7” berhasil memenangi Rolls-Wood Group. Itu bisa terjadi karena spesifikasi yang diajukan pesaing tak sesuai dengan yang diminta panitia lelang.

Lewat jasa perantara tadi, Rolls-Royce membayar “jasa kekalahan” para peserta tender ke rekening khusus di Indonesia dan Singapura. Aksi transfer duit panas tersebut, menurut SFO, berlangsung Juli 2013. Disebutkan pula uang mengalir ke beberapa pejabat PLN di Jakarta.

Dikonfirmasi Kaltim Post, General Manager PLN UIP Kalbagtim Zulfikar belum bisa memastikan duduk permasalahan yang ada. “Masih saya pelajari. Kalau itu sifatnya pemeliharaan,  berarti itu ranahnya wilayah (PLN Wilayah Kaltim-Kaltara). Maintenance biasanya juga PLN pusat. Apalagi anggarannya besar,” ungkapnya.

Dikatakan, bukan hanya pembangunan pembangkit, pemeliharaan juga dilakukan tender. Sementara itu, Humas PPN Wilayah Kaltim-Kaltara Rakhmi Prima Devi mengatakan, pihaknya fokus pada asas praduga tak bersalah dulu. “Kasus ini sedang dipelajari PLN. Kami juga belum menerima laporannya. Jadi kami menunggu saja bagaimana informasi lanjut terkait hal ini,” sebutnya.

Dia menyebut, tender pemeliharaan proyek ini bisa saja dilakukan PLN pusat atau PLN Wilayah Kaltim-Kaltara. Devi melanjutkan, tender pemeliharaan dibuka setiap tahun. Adapun Rolls-Royce terlibat dalam pemeliharaan periode 2000 sampai 2014. Namun, dia melanjutkan, sejak dua tahun terakhir, Rolls-Royce tak terlibat lagi dalam pemeliharaan pembangkit di wilayah Kaltim-Kaltara. (aji/riz/rom/k8) Kaltim Post