10 Perusahaan Proyek Jalan Putussibau Langgar UU Monopoli

10 Perusahaan Proyek Jalan Putussibau Langgar UU Monopoli

PONTIANAK SP – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Pusat memutus bersalah kepada 10 terlapor, lantaran terbukti melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha, Senin (28/8).
Sebagaimana disebutkan dalam rilis KPPU, Selasa (29/8), kesepuluh terlapor tersebut, yakni Ligas Cipta Mulia, PT Rajawali Sakti Kalbar, PT Semesta Tunggal Perkasa, PT Lintas Kapuas Persada, PT Mandiri Kita Perkasa, PT Ariaputra Dwi Prima, PT Arung Benua Nusantara, PT Nokannayan, PT Selaras Usaha Bersama dan Pokja Satker PJN Wilayah III Provinsi Kalimantan Barat Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ULP Kalimantan Barat TA 2015.
Para terlapor ini terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No 5/1999. Pada sidang pembacaan putusan perkara Nomor 15/KPPU-I/2016, dugaan pelanggaran terkait empat paket pelelangan proyek peningkatan struktur jalan.
“Peningkatan struktur jalan Putussibau-Nanga Era, peningkatan struktur Jalan Putussibau-Nanga Era-Bts.Kaltim, proyek pelebaran jalan Nanga Semangut-Bts. Kota Putussibau-Tanjung Kerja, dan proyek pelebaran jalan Nanga Semangut-Putussibau Kalimantan Barat,” tulis Humas KPPU Pusat dalam rilis tersebut.
Dugaan yang diajukan pada perkara, menghadirkan Syarkawi Rauf sebagai Ketua Majelis Komisi, Saidah Sakwan dan Nawir Messi, masing-masing sebagai anggota majelis komisi.
Disebutkan, pelelangan proyek peningkatan struktur jalan Putussibau-Nanga Era dengan nilai HPS sebesar Rp32.970.250.000. Peningkatan struktur jalan Putussibau-Nanga Era-Bts. Kaltim dengan nilai HPS sebesar Rp33.020.250.000.
Proyek pelebaran jalan Nanga Semangut-Bts. Kota Putussibau Tanjung Kerja dengan nilai HPS sebesar Rp27.470.250.000. Proyek pelebaran jalan Nanga Semangut-Putussibau, Kalbar dengan nilai HPS sebesar Rp17.973.890.000.
Dalam sidang dikemukakan, bahwa terdapat hasil analisis tentang persekongkolan horizontal, tindakan yang dilakukan oleh terlapor I-IX berupa kerja sama antara dua pihak atau lebih dan/atau secara terang-terangan atau diam-diam melakukan tindakan kerja sama antara peserta tender (penyedia jasa) dengan pelaku usaha lain dan/atau dengan sesama peserta tender (penyedia jasa).
Para terlapor telah terbukti dalam melakukan kesamaan pada metode pelaksanaan, melakukan kesamaan pada Dokumen Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), melakukan kesamaan kesalahan format pengetikan dalam Dokumen Daftar Personil Inti, melakukan kesalahan pengunggahan Surat Jaminan Penawaran.
Kesamaan kesalahan pengetikan dalam Dokumen Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), adanya kesamaan IP Address dan Metadata, adanya peran saudara Daniel alias Ateng selaku Direktur Terlapor VII, dan adanya bukti yang didukung oleh bukti lain berupa surat dukungan peralatan yang berurutan serta nomor surat dukungan bank yang berurutan.
Setelah melihat jalannya persidangan yang ada, Majelis Komisi mengambil keputusan. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlaor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Menghukum masing-masing Terlapor I, membayar denda sebesar Rp4.084.800.000. Terlapor II, membayar denda sebesar Rp2.245.800.000. Terlapor III, membayar denda sebesar Rp1.223.000.000.
Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp116.400.000. Terlapor V, membayar denda sebesar Rp110.600.000. Terlapor VI, membayar denda sebesar Rp202.500.000. Terlapor VII, membayar denda sebesar Rp2.071.800.000. Terlapor VIII, membayar denda sebesar Rp33.900.000. Terlapor IX, membayar denda sebesar Rp91.900.000.
Pembayaran denda tersebut disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
“Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII dan Terlapor IX melakukan pembayaran denda dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU,” terang Humas.
Kepada para terlapor yang merasa keberatan terhadap putusan dimaksud, diperkenankan untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Pontianak dengan jangka waktu pengajuan keberatan selama 14 hari kerja. (*/umr/and). www.suarapemredkalbar.com

Copyright @KPPU 2014

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU-RI)

Kantor Perwakilan Daerah Balikpapan

Gedung Keuangan Negara (GKN) Balikpapan Lt 3

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.28 Balikpapan, Kalimantan Timur 76113

Telp. +62-542-730 373, Fax. +62-415 939

E-mail. kpd_balikpapan@kppu.go.id