KPPU Putus Bersalah Tiga Terlapor Kasus Peningkatan Jalan Jongkang-Jalan Jakarta Samarinda

KLIKSAMARINDA.COM – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), memutus bersalah kepada 3 (tiga) terlapor dalam perkara Nomor 17/KPPU-L/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta, Karang Paci (Ring Road III), Samarinda, Rabu, 20 September 2017.

Dalam pembacaan putusan yang dilaksanakan di Ruang Sidang KPD Balikpapan, Rabu 20 September 2017, dipaparkan bahwa objek perkara a quo pada putusan ini adalah Pekerjaan Peningkatan Jalan Jongkang menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang, dengan sumber pendanaan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013, 2014, 2015 (multiyears), pada unit kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam persidangan, terungkap fakta adanya persekongkolan Horizontal berupa adanya hubungan keluarga antara PT Karyatama Nagasari dan PT Jasin Effrin Jaya, terdapat tindakan persesuaian Dokumen Penawaran PT Karyatama Nagasari dan PT Jasin Effrin Jaya, serta Majelis Komisi berpendapat perusahaan-perusahaan tersebut merupakan entitas hukum yang berbeda yang seharusnya bersaing satu sama lain dalam tender a quo.

Namun fakta dan bukti-bukti persidangan menunjukkan bahwa tindakan tersebut sengaja dilakukan untuk menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat pelaku usaha lain untuk bersaing secara kompetitif dalam tender a quo.

Selain itu terungkap melalui analisis persidangan, adanya persekongkolan vertikal berupa adanya tindakan Panitia Tender yang menggugurkan PT Adhi Karya (Persero) hanya karena adanya ketidaksesuaian data antara isian nomor pajak dengan pembuktian kualifikasi dalam tahap prakualifikasi.

Sementara hal tersebut bukan merupakan hal yang substantif (immaterial) pada tender a quo tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu membuktikan adanya tindakan yang disengaja dalam rangka memfasilitasi PT Karyatama Nagasari menjadi pemenang pada tender a quo, adanya fasilitasi Panitia Tender kepada PT Karyatama Nagasari menjadi pemenang pada tender a quo membuktikan terjadinya persekongkolan vertikal antara Panitia Tender dan PT Karyatama Nagasari, serta adanya tindakan pengabaian Indikasi Persekongkolan diantara Peserta Tender.

Melihat bukti persidangan yang ada, Majelis Komisi memutuskan:
1. Menyatakan bahwa PT Karyatama Nagasari (Terlapor I), PT Jasin Effrin Jaya (Terlapor II), dan Panitia Tender Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang/Panitia Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi serta Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan APBD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (Terlapor IV) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;

2. Menyatakan bahwa Hj. Syarifah Rositah, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang) (Terlapor III) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;

3. Menghukum PT Karyatama Nagasari (Terlapor I), membayar denda sebesar Rp. 5.021.028.000.00,- (Lima Milyar Dua Puluh Satu Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

4. Menghukum PT Jasin Effrin Jaya (Terlapor II), membayar denda sebesar Rp. 5.021.028.000.00,- (Lima Milyar Dua Puluh Satu Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); dan

5. Melarang PT Karyatama Nagasari (Terlapor I) dan PT Jasin Effrin Jaya (Terlapor II) untuk mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi jalan selama 2 (dua) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya, Majelis Komisi juga merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada:

1. Bupati Kutai Kertanegara untuk memberikan instruksi kepada instansi terkait agar mempercepat penyelesaian proses pembayaran kompensasi ganti rugi atas pembebasan lahan warga masyarakat sekitar lokasi proyek a quo, sehingga Proyek Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang dapat segera diselesaikan.

2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kertanegara untuk:

a. Melanjutkan pekerjaan Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang yang terhenti, sehingga pekerjaan peningkatan jalan yang telah dilakukan tidak terhenti, sehingga Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

b. Memberi sanksi administratif kepada Panitia Tender Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang/Panitia Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi serta Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan APBD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air selaku Terlapor IV karena terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

c. Melakukan pembinaan terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, dengan melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada seluruh pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansi terkait sehingga petenderan berikutnya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah.

d. Merencanakan tender pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kertanegara dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia yang bersertifikat dan distribusi beban kerja yang rasional.

e. Melakukan proses pengadaan barang dan/atau jasa dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

3. Pejabat di lingkungan instansi pemerintah yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen untuk lebih memperhatikan mengenai segala bentuk permasalahan pembebasan lahan pada setiap pengadaan barang dan/atau jasa.

Hadir sebagai Majelis Komisi dari perkara Chandra Setiawan sebagai Ketua Majelis Komisi, serta Sukarmi dan Kamser Lumbanradja yang masing-masing sebagai Anggota Majelis, menjelaskan para terlapor dalam perkara ini adalah PT Karyatama Nagasari sebagai Terlapor I, PT Jasin Effrin Jaya sebagai Terlapor II, Sdri. Hj. Syarifah Rosita selaku Pejabat Pembuat Komitmen Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang sebagai Terlapor III, dan Panitia Tender Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang/Panitia Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi serta Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan APBD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagai Terlapor IV. Sumber: www.kliksamarinda.com