KPPU Putuskan Dua Perusahaan tak Dapat Ikut Tender Bidang Jasa Konstruksi

BALIKPAPAN – Setelah adanya laporan dari masyarakat dan ditindaklanjuti, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan perkara dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 atas Perkara Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Jalan Tol III) Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam sidang putusan KPPU dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Komisi Chandra Setiawan bersama dua anggotanya Sukarmi dan Kamser Lumban Raja, Ketua Majelis Komisi memutuskan menghukum PT Karyatama Nagasari dan PT Jasin Effrin Jaya membayar denda sebesar Rp5,21 miliar lebih yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dan melarang kedua perusahaan tersebut mengikuti tender bidang jasa kontruksi selama 2 tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

Ketua Majelis Komisi Chandra Setiawan mengungkapkan, putusan ini dilakukan bahwa berdasarkan undang-undang yang diduga dilanggar oleh para terlapor adalah dugaan pelanggaran pasal 22 undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang peningkatan jalan Tongkang menuju jalan Jakarta Samarinda Karang Paci kecamatan Tenggarong Seberang tahun anggaran 2013, 2014, dan 2015.

Dalam ketentuan pasal 22 undang-undang nomor 5 tahun 1999 tersebut dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat.

“Majelis Komisi memutuskan melarang dua perusahaan tidak dapat mengikuti tender pada kontruksi jalan selama dua tahun. Memerintahkan kedua perusahaan memberikan salinan pembayaran denda kepada KPPU,” terangnya ketika membacakan putusan majelis komisi saat persidangan di kantor KPPU Cabang Balikpapan, Rabu siang (20/9/2017).

Dalam persidangan ini ada sejumlah terlapor, yakni 2 perusahaan terlapor I, dan 2 pelaksana proyek PT Karyatama Nagasari serta PT Jasin Effrin Jaya. Sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Jongkang menuju jalan Jakarta Samarinda Karang Paci sebagai terlapor 3 tidak terbukti secara sah.

Terlapor juga dapat menyampaikan keberatan atas putusan KPPU kepada PN Samarinda paling lama 14 hari setelah putusan,” ucapnya.

Dalam sidang putusan, pimpinan komisi juga menyampaikan beberapa rekomendasi di antaranya pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pembinaan kepada panitia tender agar proses pengadaan barang dan jasa memperhatikan prinsip-perinsip persaingan usaha dan mempercepat proses pembebasan lahan sebelum proyek dilaksanakan.

Sementara itu, salah satu kuasa hukum terlapor PT Karyatama Nagasari, Rudi, menolak keputusan KPPU karena pihaknya juga dirugikan karena proyek ini terhenti akibat persoalan pembebasan lahan.

“Kami menolak hasil ini, itu kan putusan sepihak KPPU. Kami ini korban yang dirugikan karena proyek ini terhenti gara-gara lahan kok malah kita diputus denda,” tandasnya usai sidang putusan.

Menurutnya, persoalan masih dangkal dan tidak cukup alasan atas putusan ini. Karena itu, pihaknya akan melakukan upaya banding atas putusan KPPU ini.

“Masih dangkal dan tidak cukup alasan putusan ini. Kami akan banding sesuai dengan proses, nanti setelah dari putusan ini,” tutupnya. Sumber: www.cendananews.com