KPPU PUTUSKAN LELANG RING ROAD III KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG, KUTAI KARTANEGARA

 

Hari ini (rabu/20) dikantor KPD Balikpapan terlihat ramai, selain dari Internal KPPU Pusat nampak beberapa media lokal dan nasional datang dan memenuhi ruang sidang KPD Balikpapan.

Sesuai dengan jadwal, KPD Balikpapan hari ini ada agenda sidang pembacaan putusan.

Berdasarkan hasil liputan Humas KPD Balikpapan pembacaan putusan hari ini berawal dari laporan di Tahun 2016 yang masuk ke KPD Balikpapan dan ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan terkait dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha untuk memenangkan tender, pelaku usaha yang menang yang diduga difasilitasi oleh panitia pokja terkait.

Objek perkara tersebut adalah Pekerjaan Peningkatan Jalan Jongkang menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang dengan sumber dana menggunakan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013, 2014, 2015 (Multiyears) instansi yang menyelenggarakan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan nilai pagu Rp. 261.165.257.000,00  (Dua Ratus Enam Puluh Satu Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang diikuti  15 Perusahaan.

Singkatnya, tender tersebut diperkarakan di KPPU dan hari ini pada pukul 10.00 WITA bertempat di Ruang Sidang KPD KPPU Balikpapan di Gedung Keuangan Negara, Jl. A. Yani Balikpapan telah dibacakan putusan majelis Komisi yang dihadiri para terlapor yaitu PT Karyatama Nagasari sebagai Terlapor I, PT Jasin Effrin Jaya sebagai Terlapor II, Sdri. Hj. Syarifah Rosita selaku Pejabat Pembuat Komitmen Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang sebagai Terlapor III dan Panitia  Tender Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang/Panitia Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi serta Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan APBD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagai Terlapor IV.

Nampak dalam sidang tersebut, Bpk. Chandra Setiawan selaku Ketua Majelis Komisi didampingi oleh Bpk. Kamser Lumbanraja dan Ibu Sukarmi masing-masing selaku Anggota Majelis Komisi. Hadir juga para investigator yang duduk bersebrangan dengan para pihak terlapor.

sIMG_5293.JPGetelah memalui proses pemeriksaan beberapa waktu lalu, putusan yang dibacakan oleh majelis komisi hari ini secara umum menguatkan tuntutan investigator KPPU dan pada finalnya majelis Komisi memutuskan para terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sedangkan Terlapor III tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selain itu Majelis Komisi menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp. 5.021.028.000.00,- (Lima Milyar Dua Puluh Satu Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah), Terlapor II membayar denda sebesar Rp. 5.021.028.000.00,- (Lima Milyar Dua Puluh Satu Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha dan melarang Terlapor I dan Terlapor II untuk mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi jalan selama 2 (dua) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap.(iwankurniawan)