KPD Balikpapan Kumpulkan LPSE dan ULP se-Kaltim

Balikpapan (25/10) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perwakilan Balikpapan dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) menyelenggarakan Forum Diskusi Persaingan Usaha Sehat Dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kalimantan Timur, pada 25 Oktober  2017, di Aula Gedung Keuangan Negara Balikpapan. Peserta yang hadir adalah Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di seluruh Kalimantan Timur.

Dalam sambutan pembuka, Kepala KPD  KPPU BaFORDIS PBJlikpapan, Akhmad Muhari mengungkapkan, melalui forum diskusi  ini, dapat saling bertukar informasi terkait dengan permasalahan yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa, di wilayah provinsi Kalimantan Timur. Materi yang disampaikan yaitu bagaimana cara KPPU melakukan deteksi dini pengadaan barang dan jasa yang terindikasi adanya persekongkolan antar peserta. Beliau mengharapkan agar para  LPSE dan ULP dapat lebih memahami dan mengetahui bagaimana trik-trik yang dilakukan oleh pelaku usaha sehingga dapat mencegah terjadinya persekongkolan tender.

Sedangkan Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP, Setya Budi Arijanta, menyampaikan materi tentang Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa serta titik rawan penyimpangan pada Pengadaan Barang dan Jasa. Beliau menjelaskan bahwa nilai pegadaan Barang dan Jasa di Indonesia pertahunnya sebesar 6.400 triliun, sementara jumlah yang ‘bocor” sebesar 2.560 triliun tiap tahunya.  Diharapkan kepada para peserta agar kelak dapat berperan baik dalam membelanjakan uang Negara secara efisien.

LPSE maupun ULP harus dapat menerapkan paham-paham dasar pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan peraturan, “prinsip hidup Saya adalah lebih baik jabatan digeser  daripada nanti digeser ke Cipinang”, imbuhnya. (is)