Bahas Kasus, KPPU Gandeng Forum Jurnalis

 

IMG-20171223-WA0021 (2)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggandeng awak media Balikpapan dalam dialog bertemakan “Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia,” di Pemancingan Rama Graha Indah Balikpapan, Sabtu (23/12/2017).

 

Balikpapan(23/12/2017). Komisi Pengawas Persaingan Usaha Balikpapan menyelenggarakan kegiatan forum jurnalis bersama awak media se Balikpapan di Pemancingan Rama Graha Indah Balikpapan tentang “Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia”. Ada belasan wartawan dari berbagai media cetak dan elektronik serta online ikut menjadi peserta dalam acara yang dihadiri Anggota Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Sukarmi dan Kepala Kantor Perwakilan Balikpapan Akhmad Muhari.

“Forum Jurnalis ini dilaksanakan tidak lain untuk mempererat silaturahmi antara awak media di balikpapan dengan KPPU,” kata Sukarmi. Ia juga mengatakan jika hukum persaingan usaha di indonesia ini bisa bersaing secara sehat maka akan mensejahterakan rakyat., untuk itu dia  berharap kerjasama dengan awak media dalam menangani persaingan usaha bisa berjalan baik sehingga membuat publik mengetahui tugas penting KPPU.

Sukarmi juga menjelaskan, tentang prosedur penegakan hukum yang berlaku di KPPU, dimana sumber penyelidikan berasal dari laporan masyarakat dan laporan inisiatif, setelah masuk laporan selanjutnya dilakukan penyelidikan, pemberkasan, pemeriksaan, serta upaya hukum (keberatan) dari pihak terlapor.  posisi KPPU saat ini sangat strategis dalam pencitraan ekonomi secara demokratis, sebab itu perlu diperkuat kelembagaan KPPU. Menurutnya, masalah merger dan akuisisi perusahaan besar tetap menjadi pengawasan KPPU, demi mendorong iklim usaha yang kondusif di Indonesia.

Oleh karena itu Sukarni mengakui perjuangan untuk menghadirkan iklim persaingan usaha yang kondusif di tanah air masih harus menempuh perjuangan yang relatif cukup panjang. “Ini disebabkan belum diketahui secara luas Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, baik di kalangan pemerintah maupun masyarakat,” cetusnya. Dia menegaskan inti dari UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan usaha yang sehat, bukan persaingan bebas.

 

Di waktu yang sama, Kepala Kantor Perwakilan KPPU Balikpapan,Akhmad Muhari menjelaskan perjalanan tahun 2017 yaitu ada  Empat perkara di antaranya tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 dalam larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pejabat pembuat komitmen pekerjaan peningkatan jalan Jongkang menuju jalan Jakarta-Samarinda-Karang Paci-Tenggarong Seberang.

Selanjutnya, perkara nomor 24/KPPU/L/2016 terkait dugaan pelanggaran pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 terkait 4 paket pengadaan alat kedokteran di RSUD Abdul Wahab Sjahrannie (AWS), Samarinda, Kalimantan Timur tahun anggaran 2012 dan 2013.

“Selain itu, ada dua perkara yang ditangani KPPU berdasarkan hasil audit BPK. Yakni lelang proyek yang kemudian kita tindaklanjuti dan akhirnya ditemukan bukti. Lalu majelis komisi memutus bersalah para pihak yakni SKOI dan tender alkes di AWS. Alhamdulillah itu selesai 2017,” papar Kepala KPPU Balikpapan Ahmad Muhari, Selasa (26/12/2017).

Ia menyebutkan, melalui empat perkara itu, yang diberikan KPPU kepada negara untuk penghasilan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp23,8 miliar.

“Perkara pertama di Putusibau peningkatan jalan denda sebesar Rp10,1 miliar, perkara SKOI Rp634 juta, perkara tender jalan di jongkang Kukar Rp10,4 miliar dan pengadaan alkes di AWS Rp2,7 miliar,” sebutnya.

Di sepanjang 2017, pihaknya menerima 13 laporan dan beberapa laporan akan masuk dalam proses pemberkasan tahun 2018.

“Terkait dengan perkembangan industri dan kebijakan taksi online di Kalimatan Timur juga menjadi bahas diskusi persaingan usaha di wilayah KPD Balikpapan. Lainnya kebijakan pengadaan barang dan jasa,” terang Muhari.

Menurutnya, dari 13 laporan itu, ada 4 yang masuk dalam proses penyelidikan dan dua sudah masuk dalam penanganan perkara (pemberkasan). “Jika tidak ada hambatan pada Januari 2018 sudah bisa pemberkasan apabila dalam gelar perkara itu nantinya disetujui majelis komisi,” ujarnya. (IK)