Harga Beras Melambung, KPPU Balikpapan Akan Turun ke Pasar

BALIKPAPKepala-Kantor-KPPU-Balikpapan-Dewi-Sita-YulianiAN — Naiknya harga beras yang terjadi di pasar tradisional menjadi perhatian khusus Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sehingga dalam waktu dekat akan melakukan pantauan langsung ke pasar. Apalagi Mendag saat ini tengah membuka kran impor beras.

Menurut Kepala Kantor KPPU Balikpapan Dewi Sita Yuliani, apabila ada kenaikan harga kemungkinan terjadi kelangkaan beras. “Sebenarnya bukan naik tapi karena kelangkaan sehingga harga naik. Ini sudah menjadi hukum ekonomi, kami akan segera turun ke pasar memantau harga beras yang naik ini,” ucapnya usai serah terima jabatan dari Ketua KPPU Balikpapan yang lama Ahmad Muhari, Senin (15/1/2018).

Kondisi kelangkaan beras bukan hanya terjadi di wiayah kerja namun juga secara nasional akibat kelangkaan beras. “Mendag juga mengeluarkan telah mengeluarkan keputusan impor beras 500 ribu ton kabarnya,” terangnya.

Terkait dengan jabatan baru yang kini diembannya Dewi mengatakan akan melanjutkan tugas-tugas yang sudah dilaksanakan dan harapannya semua program dapat berjalan lancar.

“Di awal 2018 belum ada laporan yang masuk. Dan kami tindaklanjuti tugas-tugas KPPU, yang berjalan. Pada 2017 beberapa perkara sudah diputuskan, dan ada perkara yang pelaku usahanya mengajukan keberatan ke pengadilan negeri. Kami juga mengajukan ke mahkamah untuk pengajuan perkara penggandaan,” kata Dewi.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Balikpapan, M Saufan menilai kenaikan beras yang terjadi di Balikpapan karena warga Balikpapan menginginkan beras yang kualitas bagus sehingga harga agak tinggi.

“Yang menyebabkan harga itu d iatas HET karena Pasar Klandasan adalah pasar elite, dan warga Balikpapan inginnya beras yang kualitas bagus sehingga kadang-kadang beras itu kualitas bagus harga agak tinggi. Bukan karena kelangkaan stok,” sebutnya.

Untuk itu, pihaknya melakukan operasi pasar di Klandasan guna mengembalikan harga beras medium sesuai dengan HET dan pengawasan terus dilakukan Dinas Perdagangan pada sejumlah pedagang pengecer.

“Sebenarnya sanksinya tidak diaplikasikan, tapi kami mengupayakan harga itu kembali ke harga HET. Kalau untuk Klandasan ada 10 pengecer, yang empat sudah menjual beras Bulog sesuai HET. Tinggal 6 pengecer. Besok kami lanjut mengundang pengecer untuk sisanya,” pungkasnya. Sumber : www.cendananews.com