Surat Izinnya Perlu Dicermati

PROKAL.COSEBULAN lebih bertugas di Balikpapan, Dewi Sita Yuliani begitu hati-hati menilai adanya kartel sapi di Kaltim. Kepala Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Balikpapan ini menyebut, pemerintah daerah selaku operator perlu transparan. Itu terkait mekanisme penunjukan pengusaha pemasok sapi ke Bumi Etam. Berikut penuturannya kepada Kaltim Post saat ditemui di kantornya, kemarin (13/2).

Lebih dari 70 persen kebutuhan daging sapi Kaltim didatangkan dari luar daerah. Apakah ini bisa memicu permainan kartel?

Kalau memang ada kesepakatan di antara para pengusaha itu untuk menahan pasokan, berarti berhubungan dengan kuota. Kalau menahan pasokan dan jadi langka, harga otomatis naik dan konsumen dirugikan. Yang perlu dicermati lagi, surat izin. Dalam kuota itu, pasti ada termin waktunya. Kapan harus masuk dengan kuota berapa. Kalau soal harga pasti dilempar ke pasar. Kalau kuota enggak ada harga praktis naik.

Jadi adanya kartel sapi memungkinkan terjadi di Kaltim?

Belum ada temuan dalam dua tahun terakhir. Kami baru tahu ini, ternyata, “ada masalah”. Kalau memang ada peraturan dari dinas terkait bahwa yang boleh masuk si A atau si B, maka kami akan masuk.

Masalah yang ada maksud?

Karena awalnya banyak yang memasok (sapi), sekarang berkurang. Padahal, semakin banyak yang memasok, akan semakin bagus. Tapi, mereka tidak boleh saling berkoordinasi (harga). Itu sama saja dengan kartel. Tapi masih perlu waktu. Perlu pendalaman lagi. Karena sama sekali kami belum pernah masuk, apalagi harga selama ini stabil saja. Harga memang tidak ada gejolak saat ini, tapi dari pasokan.

Apakah instansi pemerintah daerah yang berwenang dengan pemasokan sapi ke Kaltim terlibat kartel?

Karena kami belum pernah masuk jadi enggak bisa ngomong soal itu apalagi klarifikasi belum dilakukan. Kalau untuk penunjukan siapa yang bisa memasok sapi ke Kaltim, itu wewenang Dinas Peternakan Provinsi. Yang perlu dicermati KPPU, bagaimana mekanisme penunjukan pemasok itu. Kalau memang penunjukan itu mekanismenya tender atau lelang, harus transparan. Intinya kalau di KPPU selama pasokan aman, maka harga aman. Kalau harga aman konsumen senang.

Catatan Anda terkait fungsi Dinas Peternakan yang belum mampu membina petani agar lepas dari jeratan tengkulak?

Dinas Peternakan harus lebih aktif lagi mengedukasi peternak. Dinas Perdagangan juga harus mengatur mekanisme pemasokan. Harus dibuka akses peternak. Pemerintah harus memangkas tengkulak. Dinas Peternakan harus masuk lebih dalam lagi. Kasihan peternak dapat capeknya saja, tidak dapat untung. (tim kp). www.http://kaltim.prokal.co