Cegah Persekonggkolan Tender Logistik Pilkada 2018, KPD KPPU Balikpapan Audiensi ke KPU Provinsi Kaltim

Samarinda, (8/3), Abdul Hakim Pasaribu selaku Kepala KPD Balikpapan menyampaikan kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur bahwa jumlah perkara  yang ditangani oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha hampir 80% merupakan terkait dengan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 yaitu persekongkolan tender. Pada tahun 2013 KPPU telah memutuskan perkara Pilkada Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2013 silam, KPPU telah menjatuhkan sanksi denda pada empat perusahaan pemenang tender pengadaan logistik Pemilu, yakni CV Adi Perkasa, CV Muthmainnah, CV Yuhico Lestari dan CV Biluhu Tengah Permai.

Audiensi ini diharapkan sebagai langkah pencegahan agar seluruh proses pengadaan logistik Pilkada 2018 yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Kaltim dapat berjalan dengan lancar selaras dengan UU Nomor 5 1999 sehingga tidak terjadi persekokonglan tender. (is)