Kemitraan Palsu, Bisa Didenda Hingga 10 Miliar

PONTIANAK – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tengah gencar mensosialisaikan terkait peran KPPU dalam pengawasan kemitraan. Isu kemitraan ini biasanya melibatkan usaha besa/menengah dengan usaha mikro kecil dan menengah. Pengawasan ini menjadi penting sebab potensi penyalahgunaan kemitraan antara pengusaha besar/menengah terhadap pengusaha kecil, mikro, dan menengah terbuka lebar.

“Pengawasan kemitraan ini, merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menghukum penyalahgunaan kemitraan antara pengusaha besar/menengah terhadap pengusaha kecil mikro menengah,” ungkap Komisioner KPPU, Munrokhim Misanam dalam kegiatan Sosialisasi Peran KPPU dalam pengawasan kemitraan untuk mewujudkan kemitraan usaha yang saling memperkuat dan menguntungkan, Senin (19/3).

Salah satunya, kata dia, penyalahgunaan yang dilakukan oleh pelaku usaha besar yang memiliki sebagian besar atau seluruh saham, modal, dan aset usaha mikro, usaha kecil, atau usaha menengah yang menjadi mitranya. Hal ini kata dia ditujukan untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan berbagai fasilitas Pemerintah yang ditujukan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, yang justru dinikmati oleh pelaku usaha besar.

“Kemitraan yang terjadi adalah kemitraan yang palsu atau pura-pura yang dilakukan pelaku usaha besar untuk menikmati berbagai fasilitas pemerintah, seperti keringanan dalam keuangan, keringanan dalam berbagai kewajiban terhadap Pemerintah, serta bantuan lainnya dari pemerintah,” paparnya.

Di samping itu, pengawasan kemitraan juga dilakukan agar pelaku usaha besar/menengah tidak menguasai dalam hal pengambilan keputusan terhadap usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang menjadi mitranya. Hal ini dalam prakteknya disebut sebagai penyalahgunaan posisi tawar atau abuse of bargaining position. 

Beberapa perilaku penyalahgunaan posisi tawar yang rawan dilakukan dalam kemitraan diantaranya Term of payment yang merugikan mitra, amandemen kontrak yang merugikan mitra, pengembalian barang tanpa alasan yang jelas, penolakan menerima barang tanpa alasan yang jelas, dan lain-lain.

Dia mencontohkan beberapa isu kemitraan yang kerap terjadi,salah satunya di sektor perkebunan. Beberapa isu yakni terkait penentuan harga jual yang tidak sebanding yang mana penentuan sepenuhnya oleh inti, petani plasma yang dibuat tergantung kepada input produksi yang tidak dihasilkan sendiri sehingga untuk meningkatkan produksi mereka harus membeli dengan harga yang tinggi, serta peralihan hak milik atau plasma yang menjual lahan kepada pihak lain.

Adapun dalam hal penanganan perkara, KPPU berupaya melakukan tindakan persuasif dengan menekankan pada perubahan perilaku pelaku usaha. Dalam hal penegakan pihaknya melakukan mediasi perbaikan hubungan antar pelaku usaha yang bermitra. Sedangkan penerapan sanksi diterapkan apabila pelaku usaha menengah/besar benar-benar memiliki niat untuk berperilaku tidak baik, menguasai atau memiliki pelaku usaha menengah/kecil dan tidak mau melakukan perubahan perilaku.

 

“Perkara dapat berupa laporan dari pelaku usaha, namun tentu saja mereka harus punya bukti minimal, bukti surat perjanjian. Namun KPPU juga bisa melakukan inistiaif sendiri tanpa harus menunggu adanya laporan,” Komisioner KPPU, R Kurnia Sya’ranie.

Adapun terkait sanksi, KPPU menetapkan adnaya sanksi administratif itu diatur pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2015 Pasal 35. Dalam ayat (1) disebutkan usaha besar yang melanggar ketentuan akan mendapat sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan atau denda paling banyak Rp10 Miliar. Sedangkan dalam ayat (2) Usaha Menengah, selain pencabutan izin usaha dapat dikenakan denda paling banyak Rp5 Miliar. “Pejabat pemberi izin wajib mencabut izin usaha pelaku usaha yang bersangkutan,” pungkasnya.

(sti)

Sumber: http://www.pontianakpost.co.id