Anggota KPPU 2018-2023 Audiensi ke Bank Indonesia Kantor Perwakilan Balikpapan

BALIKPAPAN (24/5) – Pada tanggal 2 Mei 2018, Presiden Jokowi Widodo resmi melantik sembilan anggota komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) periode 2018-2023. Pelantikan tersebut dilakukan di Istana Negara. Dalam rangka sinergi dan koordinasi antara KPPU dengan stakeholder di wilayah kantor Perwakilan Daerah KPPU, seluruh Anggota KPPU melakukan melakukan kunjungan ke 5 (lima) wilayah kerja KPPU di Medan, Batam, Surabaya, Makassar dan Balikpapan. Adapun Anggota KPPU yang hadir di KPD Balikpapan adalah Chandra Setiawan dan Yudi Hidayat didampingi oleh Deswin Nur selaku Direktur Merger dimana salah satu agenda kegiatannya adalah melakukan Audiensi ke Kantor Perwakilan (Kpw) Bank Indonesia Balikpapan.

Suharman Thabrani selaku Kpw BI Balikpapan menyambut positif kedatangan Anggota KPPU, “Bank Indonesia sesuai Undang-Undang  kebijakan moneter Bank Indonesia ditujukan untuk mengelola tekanan harga yang berasal dari sisi permintaan terhadap kondisi sisi penawaran. Selama ini Bank Indonesia dan KPPU telah bekerjasama dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Balikpapan. Pada saat Ramadhan Bank Indonesia akan  membuka outlet khusus penukaran uang pecahan baru di berbagai tempat strategis seperti Pasar Klandasan, Pasar Baru, Pasar Sepinggan dan Pasar Segar Balikpapan”. ungkap Surharman.

Chandra Setiawan memaparkan KPPU, sesuai dengan tugas dan fungsinya senantiasa memantau berbagai isu sektoral yang mencakup kebutuhan masyarakat luas termasuk isu di sektor pangan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tingkah laku pelaku usaha yang anti persaingan sehat sehingga merugikan masyarakat. Salah satu prioritas utama pengawasan KPPU adalah sektor pangan. “Sektor Pangan merupakan salah satu penyumbang inflasi terbesar, terutama pada saat Puasa dan menjelang Idul Fitri. Masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan melakukan konsumsi yang lebih banyak dibandingkan hari-hari biasa, seharusnya pada saat puasa masyarakat lebih bijak dalam berbelanja.” tegas Chandra Setiawan.

 

Selanjutnya Yudi Hidayat menyampaikan KPPU melakukan peran Pengawasan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

  1. Pemetaan skema distribusi seluruh komoditas barang penting dan strategis
  2. Mengidentifikasi simpul-simpul distribusi yang memiliki potensi tinggi untuk digunakan sebagai sarana persaingan usaha tidak sehat;
  3. Mengidentifikasi pelaku usaha yang menguasai pasar dan berpotensi menyalahgunakan posisi strategisnya untuk melakukan persaingan usaha tidak sehat
  4. Apabila ditemukan perilaku anti persaingan dalam jalur distribusi komoditas strategis, maka KPPU dapat melakukan tindakan penegakan hukum;
  5. KPPU bekerjasama dengan berbagai pihak seperti Satgas Pangan, Kementerian dan Lembaga terkait pangan serta akademisi;

“KPPU KPD Balikpapan akan senantiasa berperan aktif khususnya dalam TPID memantau indikasi adanya permainan harga yang disebabkan hambatan dari pengurangan pasokan maupun hambatan masuk ke pasar. Sebagian besar pasokan komoditas pangan di Kota Balikpapan didatangkan langsung dari Sulawesi maupun Jawa, sehingga setiap tahun dipastikan terjadi inflasi diakibatkan ketergantungan dari dari daerah asal. Seharusnya pemerintah Kota Balikpapan melakukan kerjasama G to G antar Pemerintah Daerah terkait dengan pasokan komoditas pangan tertentu agar kenaikan harga dapat diantisipasi.” tutup Abdul Hakim. (is)