Jumlah Pengusaha Lokal Tergerus Akibat Monopoli Perusahaan Luar Kaltara

PROKAL.COTARAKAN – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melihat adanya persaingan usaha yang tidak sehat antara penyedia barang dan jasa dari dalam dan luar Kalimantan Utara, yang ingin mendapatkan kegiatan di pemerintahan.

Itu berdasarkan keluhan-keluhan yang disampaikan penyedia barang dan jasa atau kontraktor pada acara sosialisasi prinsip-prinsip persaingan usaha sehat di salah satu hotel di Tarakan, Senin (9/4).

Komisioner KPPU Saidah Sakwan menilai kontraktor luar Kaltara masih memonopoli kegiatan pengadaan barang dan jasa. Ini membuat persaingan usaha di bidang jasa konstruksi menjadi tidak sehat.

“Ada proses pengadaan barang dan jasa di sini (Kaltara) yang dianggap tidak dalam posisi yang adil. Saya mencontohkan, Mitra Kukar bertarung dengan MU (Manchester United), ini kan ada posisi bargaining yang tidak seimbang antara pelaku usaha,” ujarnya.

Padahal, lanjut Saidah, seiring menggeliatnya pembangunan di provinsi termuda di Indonesia ini, Presiden Joko Widodo menginginkan adanya keadilan yang didapat sesama pengusaha melalui pola kemitraan agar dapat mendorong juga pengusaha lokal untuk maju.

“Teman-teman BUMN jangan mengambil seluruh kegiatan yang di daerah. Bolehlah karena dia punya kapasitas besar lalu mengambil, tetapi bagaimana membangun kemitraan dengan teman-teman lokal. Karena kalau mengambil seluruhnya dari hulu ke hilir, tidak akan memberikan insentif bagi pelaku usaha baru,” ujarnya.

Akibat persaingan usaha yang tidak sehat ini, Saidah mendapatkan data dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltara kalau jumlah pengusaha di provinsi termuda ini semakin berkurang.

“Sangat menyedihkan. Data dari teman-teman Kadin yang dulu anggotanya 1.200 anggota, hari ini yang efektif itu hanya 300 pengusaha,” sebutnya.

Padahal, lanjutnya lagi, Presiden Joko Widodo banyak memberikan kegiatan infrastruktur di perbatasan, termasuk di Kaltara. Dengan harapan terciptanya pembangunan ekonomi yang sebelumnya berbasis korporasi, menjadi bertumpu pada community.

Tapi, prinsip tumbuh bersama itu sulit diwujudkan jika kontraktor besar dari luar Kaltara masih memonopoli kegiatan. Mestinya, kata dia, prinsip tumbuh bersama ini diimplementasikan dalam kebijakan pengadaan barang dan jasa.

Menurutnya, hal ini terjadi karena kurangnya ketegasan dari pemerintah baik provinsi maupun kabupaten dan kota dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat di antara sesama pengusaha. Sehingga, dengan bebas kontraktor dari luar Kaltara yang punya kemampuan besar bisa menguasai berbagai proyek. Padahal, jika dilakukan dengan pola kemitraan, ia optimistis akan tumbuh pesaingan sehat dan kontraktor lokal juga bisa maju.

Hal yang sama juga dijumpainya di sektor industri. Menurut Saidah, program pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) yang digagas Pemprov Kaltara mestinya melibatkan juga pengusaha lokal.

“KIPI ini ternyata hanya dikuasai oleh dua perusahaan besar. Kalau dua perusahaan besar ini menguasai tanpa melibatkan teman-teman yang kecil seperti UMKM, yang bisa melakukan sub-kontrak, ini kan artinya mereka akan mengambil seluruh kesejahteraan,” tuturnya.

Dia beranggapan sudah seharusnya pusat-pusat pertumbuhan industri baru memacu pertumbuhan ekonomi bagi pengusaha lokal. Kalau hanya dimonopoli pengusaha luar tanpa melibatkan pengusaha lokal, ia menganggap percuma saja dibangun. Karena kemudian aset dan sumber daya ekonomi akan kembali ke pengusaha luar.

Untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, dia menyatakan membutuhkan advokasi kebijakan, terutama dalam membangun regulasi pengadaan badang dan jasa. Karena itulah peran KPPU dibutuhkan untuk memfasilitasi pengusaha lokal dan pemerintah setempat agar bisa mendapatkan keadilan dalam berusaha.

“Perlu ada afirmasi bagi pelaku-pelaku usaha lokal. Karena kalau dilakukan persaingan yang bebas seperti ini, maka mereka tidak akan tumbuh,” ujarnya.

Sebenarnya, lanjut Saidah, pengusaha lokal bisa melaporkan temuan persaingan tidak sehat ini ke KPPU untuk diproses. Hanya saja, sejauh ini pihaknya belum mendapatkan laporan karena belum ada keberanian dari pengusaha lokal untuk melaporkan.

“Padahal, untuk melapor ke KPPU butuh keberanian. Sebenarnya mereka tidak perlu khawatir karena pelapor dirahasiakan,” ujarnya. (mrs/fen)  (Sumber: www.bulunganprokal.co)