Kepala KPD Balikpapan Sampaikan Materi Pengawasan Perjanjian Kemitraan Kelapa Sawit di Kaltim

 

Balikpapan (1/8)-Bertempat di Hotel Grand Jatra, Balikpapan, Abdul Hakim Pasaribu selaku Kepala KPD KPPU Balikpapan menyampaikan materi Pengawasan Perjanjian Kemitraan kepada seluruh perusahaan kelapa sawit di Kalimantan Timur. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dimana turut hadir Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI,  Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) serta Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Kalimantan Timur.

Hal yang menjadi perhatian dalam pertemuan ini adalah anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) di wilayah Kalimantan Timur, dimana petani mandiri sangat dirugikan karena tidak adanya perjanjian kontrak dengan Perusahaan Kelapa Sawit (PKS). Salah satu solusi yang diambil oleh petani mandiri adalah dengan menunda panen TBS sampai dengan membaiknya harga.

KPPU mendorong para petani mandiri untuk melakukan perjanjian kemitraan inti plasma dengan PKS yang ada di sekitar kebun lewat wadah koperasi yang dibentuk bersama-sama. Melalui kemitraan inti plasma ini maka apabila harga TBS turun, petani tetap diuntungkan karena ada kepastian penyerapan dan harga TBS oleh PKS. “Kami juga meminta PKS berperan aktif merangkul petani mandiri untuk melakukan kemitraan inti plasma, apalagi ada kewajiban PKS  menyisihkan 20%  luas HGU mereka untuk plasma. Perjanjian  Kemitraan Inti Plasma itu harus tertulis berdasarkan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan” ungkap Abdul Hakim Pasaribu.

Saat ini sudah dibentuk Satgas Pengawas Kemitraan  untuk menjalankan fungsi koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Kemitraan dalam mendorong dan mewujudkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan baik antar Koperasi dan UMKM itu sendiri maupun antara Koperasi dan UMKM dengan Pelaku Usaha Besar.  Tugas Satgas adalah melakukan sosialisasi, advokasi, menghimpun data informasi terkait perjanjian kemitraan dan permasalahannya serta menyusun laporan hasil pengawasan. Pasal 39 UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM mengatur sanksi bagi usaha besar yang melakukan pelanggaran akan dijatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak 10 miliar serta bagi usaha kecil denda paling banyak 5 miliar. (is)