Petambak Udang Curiga Ada Mafia


TARAKAN
 – Harga udang terus menurun, membuat petani tambak merugi. Hal inilah yang disuarakan sejumlah masyarakat dalam rapat terbuka bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Selasa (7/8).

Perwakilan Gerakan Relawan Petani Tambak Tamsir mengatakan, bahwa pihaknya menyampaikan permasalahan real yang dihadapi setiap petambak, yakni harga komoditas yang dinilai tidak bersahabat. Jika dilihat dari biaya operasional dan kebutuhan hidup, maka harga komoditas udang tersebut tidak menguntungkan.

“Oleh karena itu, satu permintaan kami kepada dewan yang terhormat agar pembahasan ini ada tindaklanjut dan disikapi dengan serius, karena masyarakat sampai mau demo dan jumlahnya cukup banyak,” tuturnya.

Untuk diketahui, saat ini harga udang bervariatif dan sesuai dengan komisi. Misalnya udang dengan istilah size 15 dihargai Rp 120 ribu per kilogram. Tapi dengan catatan komisi. “Makanya kami menginginkan agar harga komisi tidak ada dan kembalikan kepada harga pokok. Agar keadilan masyarakat ada,” jelasnya.

Sejauh ini, pihaknya tidak pernah mengalami standarisasi harga pokok. Namun yang menjadi persoalan ialah tidak adanya transparansi persoalan harga. Untuk itu, pihaknya menginginkan keterlibatan pemerintah dalam persoalan tersebut. “Kami menginginkan agar semua pihak mendapatkan keadilan,” katanya.

Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tarakan Husna Ersant Dirgantara, A.Pi mengatakan, bahwa pada dasarnya harga udang terdiri dari dua bagian, yakni pokok dan komisi. Untuk itu, pihaknya akan mengundang pemilik cold storage yang dapat mengambil keputusan agar dapat bersikap transparansi kepada petani tambak. “Karena ini produk internasional, jadi semua faktor tergantung dari ini,” ujarnya.

Saat ini, negara India sedang gencar-gencarnya memproduksi udang panami yang dipanen dengan size 50 atau 60. Untuk itu, dalam tabel harga petambak yang mengalami harga penurunan secara signifikan berada di size tersebut. Sehingga dengan selisih harga yang cukup signifikan antara windu dan panami, untuk itu negara Jepang justru beralih ke udang panami.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan Muddain mengatakan, bahwa karena harga udang dipengaruhi kurs AS dollar, maka pada 2010 lalu harga udang mencapai Rp 300 hingga 400 ribu per kilogram.

Saat ini, harga kurs dollar tembus di angka Rp 14 ribu, sementara harga udang turun di angka Rp 150 hingga 200 ribu per kilogram. Hal inilah yang menjadi permasalahan petani tambak sehingga mencurigai adanya mafia yang memainkan harga.

Selain itu, permasalahan harga komisi yang timpang juga menjadi kendala. Pada dasarnya, jika harga udang mencapai Rp 100 ribu per kilogram, maka komisi tidak akan lebih daripada Rp 5 atau 10 ribu, namun hal ini justru berbanding terbalik, karena harga komisi jauh lebih besar dibandingkan harga pokok.

“Ini menimbulkan pertanyaan dan persepsi bahwa ada mafia harga di cold storage. Kok bisa ada harga komisi lebih besar daripada harga udang? Tidak adanya transparansi antara cold storage, pemerintah terkait turun drastisnya harga udang beberapa bulan terakhir,” ungkapnya.

Selama dirinya menjadi anggota DPRD, Muddain mengaku kecewa terhadap pemilik cold storage yang tidak mengindahkan permintaan pemerintah untuk hadir dalam rapat terbuka. “Makanya kalau kami mengundang mereka pada Senin nanti, tapi tidak diindahkan, maka kami akan menarik izin mereka untuk keluar dari Kota Tarakan karena tidak patuh terhadap pemerintah dan masyarakat Tarakan,” tegasnya.

Menurut Muddain, hadirnya pemerintah ialah untuk mengatur sebuah negara, sampai kepada proses perizinannya. Nah, dengan UU Nomor 23/2014 tentang Perikanan dan Kelautan menjadi kewenangan pemerintah pusat dan provinsi, maka DPRD Tarakan merekomendasikan kepada DPRD Provinsi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Selanjutnya, pihaknya akan mengirimkan surat kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltara atas nama Gubernur Kaltara, agar Gubernur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltara dapat menindaklanjuti masalah ini.

“Ini bukan permasalahan Kota Tarakan, tapi permasalahan Pemerintah Provinsi Kaltara,” ucapnya.

Tak hanya itu, DPRD Tarakan juga akan melakukan komunikasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menangani pemasaran skala nasional dan internasional. Pihaknya juga akan menanyakan terkait regulasi yang mengatur tentang permasalahan penetapan harga, sehingga permasalahan harga tidak serta merta diserahkan kepada mekanisme pasar.

“Kalau semua diserahkan di mekanisme pasar, maka kemungkinan ada korporasi yang dilakukan oleh pihak cold storage untuk bersepakat menurunkan dan menaikkan harga untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya,” bebernya.

Nah, untuk mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi, ia berharap agar pemerintah dapat membentuk salah satu badan yang mengontrol permasalahan harga yaitu badan usaha milik daerah (BUMD). BUMD memiliki kewenangan kuat dalam mengendalikan harga. Sumber : http://kaltara.prokal.co