Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan Ajukan MoU dengan KPPU

 

Tarakan (4/10)- Bertempat di Ruang Dekan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan (FH UBT), Yahya Ahmad Zein menerima kunjungan Abdul Hakim Pasaribu, Kepala KPD Balikpapan. FH UBT sejak tahun 2012 telah melakukan kerjasama dengan KPPU melalui kuliah umum, kunjungan mahasiswa ke KPD Balikpapan serta keterlibatan Zulvia Makka dalam Forum Dosen Persaingan Usaha.

Yahya mengungkapkan bahwa KPPU dan FH UBT sebenarnya telah melaksanakan implementasi MoU, akan tetapi belum ada MoU tertulis. Oleh karena itu, FH UBT mendorong dilakukannya MoU secara resmi antara Ketua KPPU dengan Rektor UBT. MoU ini sangat bermanfaat bagi Akreditasi FH UBT, karena sebelumnya telah dilakukan MoU dengan Ombudsman dan LPSK.

KPPU merupakan lembaga yang sangat strategis karena memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Kehadiran KPPU di Kaltara sangat penting karena sebagai provinsi baru, maka banyak proyek-proyek tender yang perlu diawasi oleh KPPU agar tidak terjadi persekongkolan tender. Apabila telah dilakukan MoU, diharapkan UBT menjadi kepanjangan tangan KPPU di Kaltara sehingga isu-isu persaingan usaha dapat dengan cepat ditindaklanjuti.

“Kantor Perwakilan Daerah selama ini banyak menerima permintaan MoU dari berbagai Universitas di Kalimantan, akan tetapi sehubungan dengan kewenangan berada di Bagian Kerja Sama Dalam Negeri sehingga kami hanya sekedar memberikan masukan. Sampai saat ini hanya ada 2 Universitas di Kalimantan yang telah melakukan MoU yaitu Universitas Lambung Mangkurat dan Universitas Mulawarman. Alangkah baiknya apabila pihak UBT dapat berhubungan langsung dengan Ketua KPPU yang juga merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia” kata Abdul Hakim.