KPPU Laksanakan Pembekalan Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha di Kaltim

Balikpapan, (24/10) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Perwakilan Balikpapan, menyelenggarakan  Asistensi Penggunaan Daftar Periksa Kebijakan Persaingan usaha kepada Bagian Hukum, Bagian Ekonomi dan Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur di Ruang Jati Hotel Jatra Balikpapan.

Komisioner KPPU RI, Harry Agustanto,  dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini merupakan amanah dari Pasal Pasal 36 huruf (e) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 di mana salah satu tugas KPPU adalah memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

“Kita sadari, selama ini kami masih melihat perilaku persaingan kurang sehat akibat regulasi yang kurang tepat. Pada hari ini KPPU mengumpulkan seluruh unsur yang terlibat dalam penyusunan peraturan daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Timur agar nantinya regulasi yang dibuat mampu meningkatkan persaingan secara sehat,” kata pria yang juga sebagai narasumber.

 

Melalui kegiatan ini, pihaknya juga berupaya memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah  agar mampu membuat kebijakan yang tepat dalam upaya menciptakan persaingan usaha yang sehat. Sehingga, lanjut dia, jika kebijakan tak sesuai maka pemerintah daerah  perlu memformulasikan kembali.”Kalau perlu nanti pemerintah daerah bisa berkonsultasi dengan KPPU sampai kebijakan itu sesuai dengan persaingan,” tutur dia.

Sementara itu, Kepala KPPU Perwakilan Balikpapan, Abdul Hakim Pasaribu menjelaskan mengenai daftar periksa khusus sektor ekonomi dilanjutkan dengan diskusi tentang isu-isu kebijakan persaingan usaha di Kalimantan Timur serta cara menggunakan Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha untuk menganalisis kebijakan tersebut. Asistensi Daftar Periksa ini dimulai self assessment terhadap produk hukum dan kajian bersama dimana hasil akhirnya adalah laporan hasil evaluasi kebijakan KPPU berupa Saran Pertimbangan kepada Pemerintah Daerah. Selanjutnya KPPU akan bersinergi dengan Biro Hukum Provinsi serta Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kaltim dalam rangka menginvetarisir peraturan daerah di sektor ekonomi.

Pasa peserta diharapkan dapat segera menerapkan daftar periksa kebijakan persaingan usaha di lingkungan pemerintahan daerah masing-masing sehingga kebijakan terkait persaingan usaha yang diambil semakin efektif dan efisien. (IK)