Kuliah Umum terkait Tata Cara Penanganan Perkara Persaingan Usaha di Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

 

Tarakan (4/10) – Kepala KPD Balikpapan melakukan Sosialisasi Tata Cara Penanganan Perkara Persaingan Usaha di Kampus Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Turut menjadi Moderator yaitu Zulvia Makka selaku Dosen pengampu Mata Kuliah Hukum Persaingan Usaha.

Peserta yang hadir merupakan mahasiswa/i yang sudah menginjak Semester 5, dimana pengantar terkait dengan KPPU telah disampaikan pada pertemuan kuliah sebelumnya.

“Perkara KPPU dapat berasal dari 2 sumber yaitu Laporan dan Penelitian Insiatif, hampir 80% perkara KPPU merupakan laporan persekongkolan tender yang disampaikan oleh masyarakat. Denda maksimal yang dijatuhkan oleh KPPU adalah minimal 1 Milyar maksimal 25 Milyar. Adapun Perkara yang pernah ditangani oleh KPPU di Kalimantan Utara adalah Perkara Nomor 11/KPPU-L/2013 tentang dugaan
pelanggaran Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan Jasa
Pemasangan Instalasi Listrik di Wilayah Kabupaten Nunukan. Akan tetapi, sehubungan dengan para terlapor merupakan para pelaku usaha kecil maka KPPU tidak menjatuhkan denda, hal ini merupakan hasil pertimbangan majelis komisi dengan melihat berbagai aspek” pungkas Abdul Hakim.

Apabila terlapor merasa keberatan terhadap putusan KPPU, maka dapat langsung mengajukan banding ke Pengadilan Negeri (PN) dimana sesuai domisili terlapor. Selanjutnya apabila banding di PN ditolak dapat mengajukan banding ke Mahkamah Agung (MA). KPPU senantiasa bersinergi dengan MA dengan menyelenggarakan Workshop Hakim bagi Hakim Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia. KPPU KPD Balikpapan membuka kesempatan bagi mahasiswa/i FH UBT apabila ingin magang atau melakukan penelitian tugas akhir.