Pemprov Kalsel Konsultasi Pengawasan Kebijakan Daerah

 

Balikpapan (9/10) – KPPU KPD Balikpapan menerima kunjungan Pemprov Kalimantan Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh  Siswansyah (Asisten Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan), A. Fydayeen (Kepala Biro Prov. Kalimantan Selatan),  Rina Aryani ( Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Hukum pada Biro Hukum),  Andik Mawardi (Kapala Sub Bagian Evaluasi dan Fasilitas Umum Wilayah III) dan  Yayan S. (pada Biro Hukum Prov. Kalimantan Selatan).

Dalam kunjungan yang dihadiri oleh Kepala KPPU KPD Balikpapan, Abdul Hakim Pasaribu, didampingi Staf bagian pencegahan, pertemuan ini mengkonsultasikan mengenai Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Izin Usaha Toko Modern di Kota Banjarbaru.

Pihak Pemprov Kalsel menjelaskan mengenai Peraturan Daerah pasal 15 ayat 2 tentang kegiatan penjualan barang, ada norma yang menyebutkan bahwa harga jual bahan pokok yang di jual di pasaran, itu tidak boleh menjual dengan harga lebih rendah di pasaran, artinya sedikit mengalami masalah, artinya memberikan peluang pada minimarket, supermarket, dan mereka menjual lebih mahal, bagaimana dari sisi undang – undang no. 5 tahun 1999

Menanggapi hal tersebut, Abdul Hakim Pasaribu menyatakan dalam kasus tersebut dilihat kartelnya belum tentu muncul, untuk harga minimarket, harga alfamart dan harga indomaret tidak lebih rendah dari pada pasar, akan tetapi mereka tidak melakukan kesepakatan, yang ingin kita pastikan bagaimana nantinya yang menentukan organisasi itu. Maka dari itu, menurut kami pasal 15 angka 2 ini dalam implementasinya sebenanrya akan susah dilakukan, jika kita bicara mengenai  kepentingan konsumen artinya konsumen dapat harga yang lebih murah. Jika ini  akan menjadi susah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengimplementasikannya.

bahwa KPPU telah beberapa kali melakukan kajian yang telah dilakukan oleh KPPU, bahwa di dalam peraturan daerah tersebut KPPU tidak mendefinisikan sebagai pasar tradisional karena yang saat ini terlihat adalah ritel tradisonal vs ritel modern. Pasar tradisional adalah merupakan bagian dari ritel tradisional. Dilihat dari definisinya pasar tradisional merupakan pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah,  termasuk toko – toko kelontong merupakan ritel tradisional. Bagaimana persaingan antara ritel tradisonal vs hypermarket, bagaimana ritel tradisional vs minimarket, pemasok barang vs ritel modern. Untuk pemberdayaan ritel tradisional  KPPU tidak menggunakan kata – kata “pasar tradisional”. Untuk “pasar tradisional” cakupan makna katanya lebih luas”. Pungkasnya.

Abdul Hakim juga menambahkan bahwa Permasalahan ritel modern ini menjadi isu yang sangat banyak kita peroleh pada saat kita melakukan kegiatan sosialisasi, hampir semua rata – rata kebijakan yang diajukan adalah kebijakan penataan ritelnya, kesimpulannya adalah surat saran kami pertama kali kita melihat bahwa masih relatif rellevan untuk surat saran ini, pertama kali solusi kebijakan yang tepat adalah pembatasan agar market power peritel tidak terlampau besar sehingga potensi abbusenya dapat diminimalkan. Solusi kebijakan tersebut merupakan sistem zonasi dan pembatasan pembesarn trending item (lebih arah ke pemasok.(IK)