Pemprov Kaltara Diminta Atur Harga Udang

 

PROKAL.COTARAKAN – Hasil kunjungan yang dilakukan DPRD Tarakan ke kementerian belum lama ini untuk menyikapi anjloknya harga udang windu, disarankan untuk mempelajari Peraturan Gubernur Sumatra Selatan Nomor 43/2013 yang mengatur tentang harga udang.

Atas dasar tersebut, DPRD meminta Pemprov Kaltara untuk bisa membuat regulasi serupa dengan belajar ke Pemprov Sumatra Selatan. “Kalau perlu DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kaltara silakan berkunjung ke Sumatra Selatan untuk belajar bagaimana Peraturan Gubernur Sumatra Selatan Nomor 43/2013 berkenaan dengan harga udang,” ujar Wakil Ketua DPRD Tarakan Muddain, Selasa (2/10).

Disebutkan, di Sumatra Selatan tidak mesti harga udang diserahkan pada mekanisme pasar seperti di Kaltara. Hal tersebut juga didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bahkan, menurut Muddain, dengan persoalan yang terjadi di Tarakan, KKP berniat untuk membuat juga regulasi ambang batas harga udang seperti kebutuhan pokok lain.

Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya kegiatan kartel di antara sesama pengusaha cold storage. Selain itu, menurut dia, Kementerian Perdagangan akan melakukan analisis terhadap hasil kajian yang dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Pusat terhadap persoalan harga udang di Tarakan.

“Apakah terjadi sistem kartel dalam sistem tata niaga udang windu di Tarakan. Kementerian Perdagangan juga akan menurunkan tim beberapa minggu ke depan. Kalau memang terjadi persaingan usaha yang tidak sehat, Kementerian Perdagangan juga akan menurunkan tim ke Kota Tarakan,” bebernya.

Hal tersebut dilakukan karena dari kacamata Kementerian Perdagangan, harga udang, khususnya udang windu yang menjadi komoditas ekspor sangat dipengaruhi kenaikan kurs dolar terhadap rupiah. Sedangkan yang terjadi di Tarakan justru kenaikan dolar tidak memengaruhi harga udang windu. (mrs/san/k8)PROKAL.CO, TARAKAN