Focus Group Discussion Pelaksanaan Kemitraan di Kota Balikpapan

Balikpapan (4/12) – Berdasarakan amanat UU No. 20/2008 bahwa KPPU merupakan lembaga yang melaksanakan pengawasan terhadap pengawasan kemitraan, dimana salah satu yang diamanatkan adalah kegiatan perilaku penyalahgunaan posisi dominan dalam  kemitraan. oleh karena itu, dalam pelaksanaan tugasnya KPPU harus dapat bersinergi dengan dinas terkait dalam melakukan pengawasan kemitraan melalui advokasi kemitraan yang sehat sehingga kemitraan yang tidak seimbang agar tidak disalah gunakan oleh pelaku usaha yang besar.

Pagi ini sedang dilaksanakan focus group discussion di bluesky hotel, secara khusus membahas isu-isu persaingan usaha tidak sehat dalam pelaksanaan kemitraan di kota Balikpapan dengan menghadirkan Ibu Dorjte Marpaung selaku Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan didampingi kepala bidang seksi masing-masing untuk menyampaikan permasalahan yang pihaknya temui dilapangan dan Ibu lina selaku perwakilan UMKM guna menyampaikan informasi terkait kemitraannya dengan peritel atau pasar modern yang ada di balikpapan. Acara dibuka oleh Abdul Hakim Pasaribu selaku Kepala KPD Balikpapan, disela-sela pembukaanya dijelaskan secara singkat tentang amanat UU No. 20/2008 tentang UMKM  dan tentang pengawasan kemitraan.

“UMKM adalah salah satu penopang perekonomian di Indonesia. Ketika Indonesia dalam keadaan krisis pada tahun 1998 lalu, justru UMKM adalah sektor yang bisa betahan dalam krisis tersebut. Dan berjalannya waktu ada persaingan usaha yang tak sebanding di dalam kemitraan” jelas hakim.

Adapun, bentuk pengawasan dalam pelaksanaan kemitraan berdasarkan peraturan komisi (KPPU) No.1/2015 demi mengawal pelaksanaan kemitraan agar mencegah terjadinya perilaku eksploitasi atau penyalahgunaan posisi tawar UMKM. “Dengan adanya undang-undang No 20 Tahun 2008, KPPU bisa mengawasi persaingan usaha yang tak sebanding tersebut melalui Pengawasan Kemitraan” tambahnya

Hakim juga menjelaskan bahwa dalam rangka pengawasan kemitraan KPPU tidak dapat berjalan tanpa melibatkan dinas terkait khususnya dalam hal advokasi kemitraan. Oleh karena itu FGD ini menjadi bagian dari koordinasi KPPU dengan Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan sesuai dengan isi  MOU dengan Menteri UMKM berkaitan dengan satgas kemitraan.

Terkait dengan kemitraan di Balikpapan, dortje menjelaskan bahwa data UMKM yang dimiliki oleh pihaknya tercatat sebanyak 18.400 untuk usaha Micro dan 1.723 untuk usaha Kecil, usaha Menengah sebanyak 295, data  tersebut terdiri pada sector Bidang Jasa sebanyak 2.949, sektor Industri sebanyak 1.190 dan sektor Perdagangan sebanyak 16.159.

“masih banyak kemitraan di Kota Balikpapan yang belum di ikat dengan perjanjian, kami tengah mendorong pelaku usaha agar UMKM dan peritel atau pelaku usaha besar dapat melakukan kemitraan dan perjanjian secara resmi’ jelas dortje

Menurut data yang dimilikinya sebagian besar UKM di Balikpapan ada pada industri kuliner, jasa dan transportasi, dan yang telah melakukan kemitraan hanya 5 pelaku usaha saja sehingga pihaknya berupaya dan mendorong agar kemitraan pelaku usaha kecil atau UMKM dengan pelaku usaha besar dapat terlaksana.

Dortje juga menjelaskan bahwa banyak kendala dan permasalahan terkait kemitraan yang pihaknya temukan dilapangan. “yang paling sering timbul masalah antara UMKM dengan peritel atau pasar modern adalah masalah chasflow “ jelasnya

selain masalah pembayaran, masalah yang sering timbul adalah masalah sertifikasi atau lisensi halal produk UMKM, pasalnya  saat ini produk yang halal baru tembus 300 item yang mendapatkan lisensi kehalalan. Hal ini juga menjadi permasalahan terkait kelangsungan UMKM dalam kemitraanya. Sangat bertolak belakang dengan tujuan pemerintah bahwa 2019 wajib halal bagi produk UMKM.  Didalam UU No. 33/2014 harusnya MUI, BPOM dan HAKI bisa memberikan kemudahan kepada UMKM dalam mendapatkan lisensi tersebut. Masalahnya UMKM masih sulit untuk mendapatkan sertifikasi tersebut dan ongkos atau biaya untuk mendaftar hingga mendapatkan sertifikat terbilang sangat mahal yang harus ditanggung oleh UMKM, contohnya sertifikat halal dari MUI, UMKM harus membiayai akomodasi tim untuk meneliti bahan baku produk dari UMKM tersebut.

Perwakilan UMKM Balikpapan mengadukan bahwa perjanjian yang terjadi saat ini, baik terhadap UMKM lokal ataupun UMKM nasional dengan peritel atau pasar modern system pembayarannya menggunakan system konsement bukan jual beli putus. Sistem konsemen atau konsinyasi maksudnya adalah UMKM menitipkan produk kepada peritel atau pasar modern yang berlaku sebagai penjual ke konsumen akhir dengan memberikan kompensasi kepada peritel atau pasar modern. kompensasi tersebut adalah pemberian sejumlah persentase/marjin keuntungan tertentu apabila produk UMKM terjual/laku melalui mereka. realisasinya setelah menghitung harga jual yang menguntungkan tentunya, tambahnya.

Sedangkan system Beli putus adalah UMKM menjual produk kepada peritel atau pasar modern sebagai penjual dan penjual tersebut langsung membayarkan sejumlah uang yakni sebesar harga jual yang ditentukan oleh produsen, layaknya menjual kepada konsumen akhir, jelasnya

disesi akhir perwakilan UMKM meminta kepada KPPU agar dapat mendorong perjanjian UMKM dengan pasar modern menggunakan sistem beli putus, alasannya konsement sangat merugikan mereka. Selain itu mereka meminta KPPU dan dinas Terkait dapat mendorong mitranya agar dapat memangkas waktu pembayaran yang terbilang lama.(aa)