KPPU KPD Balikpapan Gelar Kuliah Umum di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Samarinda (6/12) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Perwakilan Daerah Balikpapan menggelar Kuliah Umum dihadapan rektor, akademisi dan ratusan mahasiswa di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda (Untag). Kuliah umum yang bertajuk “Sosialisasi Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia” dilangsungkan di Auditorium Untag.

Hadir dalam acara tersebut Rektor Untag Dr.Marjoni Rachman, M.Si . Dalam sambutannya, Marjoni mengatakan bahwa kuliah umum ini memang sangat diperlukan. Pasalnya, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Untag dalam Pekan Kewirausahaan, Marjoni menegaskan bahwa para dosen dan mahasiswa perlu mengetahui Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Selanjutnya Untag akan menerapkan Kurikulum Persaingan Usaha di Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi.

“Pada era digital saat ini, persaingan usaha sangat ketat. mahasiswa yang akan terjun dalam dunia usaha diharapkan mengetahui rambu-rambu yang perlu dipatuhi,” terang Marjoni.

Mewakili KPPU, Abdul Hakim Pasaribu selaku Kepala KPD Balikpapan dalam paparannya mengatakan, UU No.5 Tahun 1999 lahir dikarenakan pada saat era orde baru banyak perilaku persaingan yang tidak sehat dan kebijakan yang tidak pro persaingan.

“Persaingan Usaha mendorong pelaku usaha untuk melakukan efisiensi, inovasi dan membuka pasar sehingga membuka pelaku usaha baru menjadi lebih banyak”. ungkap Abdul Hakim

Selama kurun waktu 18 tahun, KPPU telah menangani perkara persaingan usaha sehat khususnya persekongkolan tender sektor konstruksi di Kalimantan Timur.

KPPU juga telah diberikan tugas untuk melakukan Pengawasan Kemitraan berdasarkan UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. KPPU KPD Balikpapan telah menerima banyak laporan terkait pelaksanaan perjanjian kemitraan inti plasma kelapa sawit.

“Kami telah mengumpulkan dan mempelajari perjanjian kemitraan inti plasma kelapa sawit di Kabupaten Kukar, Paser dan PPU, dimana apabila ditemukan perjanjian yang tidak sesuai dengan prinsip kemitraan maka akan dilakukan advokasi agar dilakukan perubahan perjanjian sehingga terjalin kemitraan yang saling memperkuat dan menguntungkan”. tutup Abdul Hakim.(IS)