KPPU Gelar Sidang Perdana Persaingan Usaha di Palangkaraya, Perusahaan Didenda Rp 1,56 Miliar

BANJARMASINPOST.CO.ID, PALANGKARAYA – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kalteng, Kamis (10/1/2019) menggelar persidangan perdana persaingan usaha yang melibatkan sejumlah perusahaan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam proyek pembangunan jalan.

 

Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Simpang Sei Asam – Takaras – Tumbang Talaken pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017.

Majelis Komisi yang terdiri dari M. Afif Hasbullah, sebagai Ketua Majelis Komisi; Ukay Karyadi dan Yudi Hidayat masing-masing sebagai anggota majelis, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap Perkara Nomor 03/KPPU-L/2018 atas laporan dari masyarakat dan PT MKPM.

Sekretariat Komisi telah melakukan penanganan perkara berdasarkan laporan dengan obyek perkara adalah Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Simpang Sei Asam – Takaras – Tumbang Talaken pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017

Nilai pagu sebesar Rp26.247.160.000,00 bersumber Pendanaan APBN Tahun Anggaran 2017, dengan terlapor I, Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017.

 

Terlapor II, PT Mellindo Bhakti Persadatama dan terlapor III, PT Jaya Wijaya Coperation, terlapor IV, PT Margo Umega. Dalam persidangan tersebut diambil keputusan antara lain, menyatakan bahwa Terlapor I (Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah).

Terlapor II (PT Mellindo Bhakti Persadatama), Terlapor III (PT Jaya Wijaya Coperation), dan Terlapor IV (PT Margo Umega) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Ketua Majelis Hakim, M Hafif Abdullah, menegaskan, bahwa putusan pengadilan di antaranya, menghukum Terlapor II (PT Mellindo Bhakti Persadatama), membayar denda sebesar Rp1.565.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah).

Itu, harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha). (banjarmasinpost.co.id/ faturahman)