KPPU Lakukan Penilitian Terhadap Adanya Indikasi Praktek Kartel Maskapai Penerbangan


BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN
 – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menduga adanya indikasi praktek kartel oleh maskapai penerbangan terkait kenaikan tarif tiket pesawat dan kenaikan tarif kargo.

Kepala KPPU Perwakilan Daerah Balikpapan yang membawahi seluruh Provinsi di Kalimantan, Abdul Hakim Pasaribu mengatakan KPPU pusat sudah mengundang maskapai atas dugaan kartel tersebut.

“Jadi KPPU pusat mengundang maskapai dan pihak terkait untuk mendapatkan gambaran sebenarnya dari sisi maskapai seperti apa,” kata dia.

Mengingat hal tersebut merupakan isu nasional, sehingga pihaknya sebatas memberikan informasi mengenai harga tiket pesawat dan biaya kargo di daerah.

“Kami di daerah hanya memberikan informasi harga, karena sudah menyangkut isu nasional,” tuturnya.

Saat ini menurutnya KPPU pusat sudah lakukan penelitian tahap awal pada naiknnya harga tiket pesawat dan kenaikan kargo pesawat udara.

“Kalau alat buktinya kuat, nanti akan ditindak lanjuti tahap penyelidikan atau yang lebih tinggi lagi. Karena perlu membuktikan adanya kartel tersebut memerlukan proses,” sebutnya.

Melihat dari alasan pihak maskapai yang naikkan harga penerbangan dengan alasan harga avtur, serta dolar naik ia nilai sudah menjadi perhatian khusus.

“Karena kalau dilihat dari perkembangannya, kenaikan itu tidak terjadi sekarang ini. Tapi kenapa dinaikkan sekarang, sehingga menjadi perhatian KPPU,” terangnya.

Meski dari harga ia nilai tidak melanggar karena masih dalam batas harga tertinggi yang ditetapkan pemerintah.

“Tapi ini harganya mepet ke batas atas semua, membuat masyarakat mengeluh. Keluhan dan harga penerbangan tersebut yang membuat KPPU masuk mendalaminya,” jelasnya.

Sementara itu untuk tarif bagasi berbayar, disebutkannya masih belum menjadi isu yang dilakukan menjadi tahap penelitian.

“Tapi permasalahannya pemerintah tidak ikut campur mengenai besaran tarif bagasi perkilonya, sehingga hal tersebut juga harus menjadi perhatian pemerintah untuk menentukan biaya tambahan,” tandasnya. (Penulis: M Maulana)