Tribun On Focus “PEMBERLAKUAN BAGASI BERBAYAR OLEH LION AIR GROUP”

Balikpapan (7/1) – Mengawali awal tahun 2019, Kepala Kantor Perwakilan KPPU Balikpapan memenuhi undangan Talk Show Tribun On Focus di Smart FM Balikpapan. Abdul Hakim Pasaribu diterima langsung oleh Pembawa acara Tribun On Focus Ety Haryati dan host, sekaligus Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kota Balikpapan Sumarsono atau yang akrab dipanggil Mas Son.

Talk Show kali ini membahas mengenai kebijakan yang diterbitkan oleh Lion Air Group mulai menghapus bagasi gratis alias setiap bagasi berbayar untuk penerbangan Lion Air dan Wings Air untuk layanan penerbangan domestik pada tanggal 08 Januari 2019., dan kebijakan ini diinformasikan berlaku sampai batas waktu yang tidak ditentukan (until further notice/ UFN).

Berdasarkan keterangan resminya, Lion Air tidak lagi memberlakukan bagasi cuma-cuma 20 Kg per penumpang. Sementara, untuk Wings Air, tidak diberlakukan bagasi cuma-cuma 10 Kg per penumpang. Namun, aturan ini tidak berlaku bagi penumpang yang sudah membeli tiket sebelum 8 Januari 2018. Nantinya, setiap calon penumpang (kecuali bayi), diperbolehkan membawa satu bagasi kabin (cabin baggage) dengan maksimum berat 7 Kg dan satu barang pribadi (personal item) seperti tas laptop, perlengkapan bayi, bahan membaca, binocular, tas jinjing wanita (hand luggage). Ketentuan maksimum ukuran dimensi bagasi kabin adalah 40x30x20 cm.

Setiap pelanggan yang membawa barang bawaan atau bagasi lebih dari ketentuan bagasi perorangan yaitu 7 kg akan dikenakan biaya kelebihan bagasi sesuai tarif yang berlaku pada hari keberangkatan. Penerbangan Lion Air Group juga memberlakukan bahwa beberapa barang yang diikat atau dibungkus jadi satu tidak akan dianggap sebagai satu buah bagasi kabin.

Aturan bagasi berbayar sudah diatur dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Perhubungan No. 185 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Dalam Pasal 22 tersebut disebutkan :  Bagasi tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, merupakan ketersediaan bagasi tercatat bagi seluruh kelompok pelayanan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. kelompok full Service, paling banyak 20 kg tanpa dikenakan biaya;
  2. kelompok medium Service, paling banyak 15 kg tanpa dikenakan biaya; dan
  3. nofrills, dapat dikenakan biaya

 Saat ini penerbangan yang termasuk dalam kategori full service yaitu Garuda Indonesia dan Batik Air, sedangkan yang termasuk medium service antara lain Trigana Air, Travel Air, Sriwijaya Group dan Transnusa serta penerbangan nofrills adalah Lion Air, Wings Air, Air Asia, Citilink dan Susi Air. Selanjutnya besaran tarif bagasi diserahkan ke masing-masing perusahaan penerbangan yang dalam pelaksanaannya harus mendapat persetujuan dari Kementerian Perhubungan.

“Dengan adanya pengaturan tersebut, dapat disampaikan kebijakan yang dilakukan oleh Lion Air Group tidak bertentangan dengan peraturan. Tetapi menjadi permasalahan adalah apakah selama ini, dengan bagasi digratiskan sampai dengan 20 kg, tarif yang dibayarkan oleh penumpang merupakan tarif yang tidak ada komponen bagasi sebagaimana yang diterapkan oleh Air Asia sejak awal beroperasi di Indonesia. Sebagai perbandingan, Air Asia Group pernah beberapa kali melakukan perubahan kebijakan terkait pengenaan tarif untuk bagasi. Dan calon penumpang sudah mengetahui kebijakan tersebut dengan melihat promo atau sosialisasi yang dilakukan oleh Air Asia baik melalui website atau media-media lainnya” terang Hakim.

Abdul Hakim menyampaikan dari kacamata persaingan usaha, pemberlakuan bagasi berbayar untuk penerbangan yang masuk dalam kategori nofrills sah-sah saja. Tetapi KPPU bisa masuk untuk mengawasi agar jangan sampai terjadi adanya kesepatan besaran tarif bagasi yang dilakukan antar operator yang menjurus ke arah kartel atau penetapan harga, karena tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 5 (Penetapan Harga) atau Pasal 11 (Kartel) UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat.

“Selain itu pemberlakuan bagasi berbayar oleh Lion bisa menciptakan peluang persaingan dengan maskapain berbiaya murah lainnya seperti Citilink dan Air Asia meskipun bila dilihat dari jumlah rute dan frekuensi penerbangan, Lion Air dan Wings Air mendominasi dengan rute-rute tertentu. Dan apabila Citilink juga menerapkan kebijakan yang sama, hal tersebut sah-sah saja karena secara aturan juga diperbolehkan” ungkapnya.

Meskipun belum ditemukan adanya indikasi praktek persaingan usaha yang tidak sehat dalam penerapan bagasi berbayar yang dilakukan oleh Lion Air, KPPU memandang perlu agar pemerintah melihat transparansi harga tiket yang dijual oleh Lion supaya konsumen benar-benar membayar sesuai dengan pelayanan dan kualitas yang diperoleh. Selain itu juga faktor pelayanan ground handling dan bagasi juga harusnya selaras dengan biaya yang dikeluarkan oleh konsumen. Karena sering terjadi konsumen merasa pelayanan ground handling dan bagasi yang tidak sesuai dengan standar layanan minimum yang ditetapkan oleh pemerintah.

Hakim juga menambahkan bahwa saat ini KPPU sedang melakukan pengumpulan  data dan informasi mengenai kenaikan tarif kargo kepada perusahaan logistik sebagai imbas adanya kenaikan Surat Muatan Udara (SMU) di seluruh maskapai penerbangan domestic serta imbas dari penyesuaian kenaikan harga avtur yang dibeli dengan harga dolar.

“Beberapa perusahaan yang bergerak dalam dibidang pengiriman barang atau cargo, pos, atau asosiasi logistik juga melakukan komplain kepada maskapai penerbangan. Dalam waktu dekat KPPU KPD Balikpapan akan mengundang Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (ASPERINDO)  terkait dengan kenaikan harga pengiriman di tahun 2019. Logistik merupakan salah satu penyumbang inflasi terbesar di Kalimantan Timur, sehingga KPPU akan melakukan pengawasan agar tidak terjadi persaingan usaha tidak sehat pada sektor logistik” tutup Abdul Hakim. (IK)