Kemitraan Yang Sehat Mensejahterakan Perkebunan

BERAU 07/02. Untuk mendorong pengembangan kemampuan dan produktivitas pekebun sawit baik pekebun plasma maupun mandiri pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan salah satunya terciptanya kemitraan yang sehat dengan perusahaan pekebun besar.

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah melalui kemitraan yang sehat terkait pendapatan pekebun melalui harga TBS Pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Pertanian Nomer 1 Tahun 2018.

Kepala KPPU Kantor Perwakilan Balikpapan Abdul Hakim Pasaribu hadir sebagai pembicara Sosialisasi dan Diskusi Peraturan Menteri Pertanian Nomer 01 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa sawit Produksi Pekebun dan Pengawasan Kemitraan Perkebunan di Ballroom Hotel Bumi Segah, Tanjung Redep Kab. Berau.

Acara yang diselenggarakan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau bersama Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH atau GIZ dihadiri Kepala dinas Kabupaten Berau Sumaryono, Seketaris Dinas Kabupaten Berau Sofian Rodi, Kepala Bidang Usaha Perkebunan Provinsi Kaltim Muhammad Yusuf, Manager Koperasi Semoga Sawit Bekal Jaya david, serta Asman Azis selaku penasehat GIZ.

Kepala KPPU Balikpapan Abdul Hakim Pasaribu menjelaskan tugas dan fungsi KPPU dalam Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit yang mengacu pada  Undang – Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil Mikro Menengah, Peraturan Pemerintah Nomer 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008,  Perkom no. 1 tahun 2015 tentang tata cara Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan

Permasalahan yang terjadi saat ini dimana perusahaan inti tidak ada keterbukaan mengenai biaya-biaya operasional yang dilakukan dalam perjanjian tersebut. Disisi lain dua koperasi mandiri dibatasi dalam hal penjualan tandan buah segarnya.

Dalam sosisalisasi dan diskusi tersebut terkait pelaksanaan kemitraan dalam sektor perkebunan sawit abdul hakim menjelaskan banyak menerima laporan dari pekebun plasma ketidak transparanan perusahan inti mengenai biaya-biaya operasional yang dilakukan dalam pelaksanaan kemitraan.

Disisi lain pekebun mandiri yg jumlahnya cukup besar menginginkan payung hukum terkait harga tandan buah segar sebagaimana yg diterapkan dalam kemitraan inti plasma ( pergub).

KPPU juga menerima laporan terkait perjanjian kemitraan yg isinya memberatkan pihak plasma, kata hakim.

Bila ada menemukan indikasi pelanggaran pelaksanaan perjanjian kemitraan segera melaporkan ke Kantor KPPU Perwakilan Balikpapan.

Muhammad Yusuf Kepala Bidang Usaha Perkebunan Provinsi Kaltim menanggapi bahwa jalan keluar dari permasalahan tersebut Pekebun wajib bermitra tidak bisa tidak dan PKS tidak boleh membeli dari luar mitra. Jadi pabrik jangan beli di luar mitra supaya harga tetap sesuai dengan yang diatur pemerintah,” sehingga penentuan harga mengikutin ketentuan tim penetapan harga dengan acuan Permentan Nomer 1 Tahun 2018.

Kewajiban memitrakan antara petani swadaya yang tergabung dalam kelembagaan petani adalah tugas pemkab berau pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Berau Sumaryono menjelaskan, inti dari Permentan ini, pertama adalah agar menjaga stabilitas harga kelapa sawit di Kab. Berau. Kedua menghindari panjangnya rantai pasok. Karena menurutnya dalam regulasi tata niaga sawit, termasuk dalam Pergub tidak mengenal yang namanya rantai pasok. “Makanya tadi Pak Kabid mengatakan kemitraan. Dari sumber produksi yakni petani plasama langsung ikat kerja sama dengan pabrik,” ujarnya.

Jika pekebun sudah ada ikatan kerja dengan PKS, dalam aturannya maka wajib PKS membeli TBS sesuai dengan harga yang ditetapkan bersama.

Lalu yang ketiga tujuan dari Permentan adalah menghindarin persaingan tidak sehat. Kemudian sekaligus menjaga kualitas dan kuantitas prosuksi TBS di Kab. Berau.

Untuk itu dalam aturan ini, Bupati sebagai pemegang kewenangan terkait perkebunan harus memitrakan pekebun atau masyarakat dengan PKS. Ketika sudah ada surat kerja sama antara pekebun dan PKS, maka wajib pabrik membeli harga sesuai ketetapan pemerintah.(IK)