Terkait Kebijakan Tiket Umrah Garuda, KPPU Kalimantan Segera Tindaklanjuti ke KPPU Pusat

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN – Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perwakilan Daerah Balikpapan yang membawahi seluruh Provinsi di Kalimantan, Abdul Hakim Pasaribu angkat bicara mengenai kebijakan dari Garuda Indonesia yang membatasi pembelian tiket umrah hanya kepada agen travel tertentu.

Kepada Banjarmasinpost.co.id, Abdul Hakim Pasaribu mengaku baru mendapat informasi terkait hal itu. Dia ingin mengkaji dan memastikan terlebih dulu latar belakang Garuda hanya menunjuk empat agen travel besar di Jakarta.

“Masalah ini akan didalami sejauh mana kebijakan Garuda bersinggungan dengan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat,” jelas dia, Kamis (14/3/2019).

Dikatakan Abdul, pihaknya belum mengetahui apakah Garuda telah melakukan tender sebelumnya dengan empat biro tersebut. Apabila penunjukan agen dari Garuda terdapat diskriminasi dan monopoli maka dia akan berkoordinasi dengan Direktorat pengkajian dan Advokasi KPPU Pusat.

Dibalik kontroversi tersebut, Abdul menyebut sah-sah saja saja jika suatu penerbangan menunjuk satu agen kalau menurutnya itu lebih efisien.

Kendati demikian dia menegaskan yang menjadi poinnya harus dilihat kembali latar belakang dan dampak yang ditimbulkan, jika kemudian akan merugikan pihak agen travel daerah terutama dari segi harga tiket menjadi lebih mahal, maka harus ditindaklanjuti.

“Setelah dikoordinasikan, nantinya kebijakan akan diputuskan oleh komisioner KPPU pusat apakah ini masuk dalam wilayah kompetensi KPPU untuk menanganinya atau tidak,” ucapnya.

Dia pun mengharapkan, kebijakan Garuda ini tidak mengganggu iklim usaha terutama agen-agen yang sebelumnya menjadi mitra dari garuda dalam memberangkatkan jamaah umrah. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)