Diduga Monopoli Proyek Jalan di Kabupaten Paser, KPPU Balikpapan Sidang Kontraktor Artikel ini telah tayang di tribunkaltim.co dengan judul Diduga Monopoli Proyek Jalan di Kabupaten Paser, KPPU Balikpapan Sidang Kontraktor.

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN РAdanya dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persengkongkolan Tender, membuat Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Kota Balikpapan menggelar sidang di Ruang Sidang KPPU Kantor Perwakilan Daerah Balikpapan, Selasa (19/3/2019).

Dugaan Monopoli ditujukan pada Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser Tahun Anggaran 2014-2015.

Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Komisi Harry Agustanto dan Anggota Majelis Chandra Setiawan. Agenda persidangan tersebut mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Investigator dari PT Bumi Karsa menghadirkan Direktur Utamanya, Muhammad Nur Andri.

Anggota Majelis, Chandra Setiawan mengatakan, dalam persidangan tersebut dirinya hanya menjelaskan tentang informasi mekanisme pendaftaran dan tender, namun tidak memasukkan penawaran. Ia hanya menggali informasi dari saksi mengenai mekanisme pendaftaran dan tender-tendernya apa saja.

“Saksi juga menjelaskan jika perusahaanya sempat mengajukan pendaftaran namun batal ikut karena tidak memasukkan penawaran,” ujarnya.

Lanjut Chandra, usai dirinya mendengar keterangan dari saksi tersebut. Ketua Majelis mempersilahkan terlapor untuk mengajukan saksi juga, baik berupa saksi ahli atau yang meringankan.

“Kita juga persilahkan terlapor mengajukan saksi, ini untuk meringankan tuduhannya,” ungkap Chandra.

Diketahui, tiga perusahaan terlapor yakni PT Usaha Sederhana Bersama, PT Fajar Paser Lestari dan CV Cakrawala serta Pokja UPL Kelompol IV Kabupaten Paser tahun anggaran 2014-2015 merupakan tiga perusahaan yang dimiliki oleh satu keluarga.

Terpisah, Dirut PT Usaha Sederhana Bersama, Abdul Ramis mengakuibahwa tiga perusahaan tersebut dimiliki oleh satu keluarga, diantaranya milik keluarganya, anaknya dan adiknya. Dirinya beralasan mengikuti tender itu dikarenakan ingin memajukan daerah kelahirannya

“Selain itu juga karena faktor pada tender pertama tidak ada yang mengikutinya,” pungkasnya.

Sekedar informasi, proyek pengaspalan jalan di Kabupaten Paser tersebut bernilai Rp 59 miliar Rupiah dan dibayar dengan sistem Multiyears. (TribunKaltim.com)