KPPU Kumpulkan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Se Kalimantan Utara

Tarakan (24/4) – Kantor Perwakilan Balikpapan mengumpulkan Perusahaan Perkebunan Kepala Sawit se Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) di Ruang Kayan, Hotel Tarakan Plaza. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah memberikan sosialisasi terkait pengawasan KPPU terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan pada sektor perkebunan kelapa sawit di Kaltara.  Adapun peserta yang hadir sebagian besar merupakan Anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Provinsi Kaltara, Dinas Koperasi serta Dinas Pertanian yang membidangi perkebunan se Kaltara sebagai instansi teknis.

Dalam pertemuan ini, Dedy Sani Ardi selaku Direktur Pengawasan Kemitraan KPPU mendorong seluruh perusahaan yang sudah melakukan kemitraan inti plasma harus mengedepankan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. Permasalahan yang ditemukan di lapangan adalah adanya kemitraan yang dibuat sepihak, plasma tidak terinformasi dengan baik, lokasi dan luasan masing-masing plasma serta transparansi pengelolaan kebun plasma.

Saat ini telah dibentuk Satgas Pengawas Kemitraan dengan anggota dari KPPU, Dinas Koperasi dan Dinas teknis yang memiliki fungsi koordinasi pelaksanaan Pengawasan Kemitraan dalam mendorong dan mewujudkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan baik antar Koperasi dan UMKM itu sendiri maupun antara Koperasi dan UMKM dengan Pelaku Usaha Besar. Tugas Satgas adalah melakukan sosialisasi, advokasi, menghimpun data informasi terkait perjanjian kemitraan dan permasalahannya serta menyusun laporan hasil pengawasan.

KPPU juga telah meluncurkan Aplikasi KemOn (Kemitraan Online) yang dapat diunduh melalui Google Play sehingga dapat mempermudah pendataan daftar anggota Satgas Pengawas Kemitraan seluruh Indonesia serta survey kemitraan. KPPU dalam proses penegakan hukum melakukan tahapan: 1). Penghimpunan informasi sebagai alat bukti pelanggaran; 2). Memeriksa (melakukan persidangan) untuk menilai terpenuhi/tidak terpenuhinya unsur pelanggaran; 3). Memutuskan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran; 4. Menjatuhkan Sanksi atas praktek pelanggaran, ungkap Dedy.

Abdul Hakim Pasaribu selaku Kepala Kantor Perwakilan KPPU Balikpapan menyampaikan bahwa wilayah kerjanya menjadi percontohan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan perjanjian perkebunan kelapa sawit, dimana di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur telah dilakukan penyelidikan pengawasan kemitraan inti plasma kelapa sawit. Pengawasan Kemitraan dapat dilakukan apabila ada laporan yang bersumber dari masyarakat, hasil inisiasi KPPU berdasarkan Kementerian dan Instansi Teknis, pemberitaan media massa, dan/sumber lain.

Kantor Perwakilan Daerah KPPU Balikpapan telah menerima laporan dari salah satu Koperasi perkebunan sawit di Kaltara, sebagai tindak lanjut Tim melakukan monitoring terhadap hubungan kemitraan untuk memperoleh data dan informasi terkait potensi pelanggarannya. KPPU akan melakukan pertemuan dan wawancara dengan para pihak yang bermitra, meminta keterangan dari pemerintah, berkoordinasi dengan instansi teknis serta melakukan pemeriksaan lapangan, pungkas Hakim.