KPPU Seluruh Kalimantan Bakal Bikin Laporan Terkait Kebijakan Garuda, Prosesnya Hingga 5 Bulan

 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN – Kebijakan Garuda Indonesia yang dinilai tidak berpihak pada pengusaha travel daerah, khususnya Kalimantan Selatan (Kalsel) saat ini mendapat tindak lanjut.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perwakilan Daerah Balikpapan yang membawahi seluruh Provinsi di Kalimantan, akan meneruskan laporan dari biro travel se Kalsel atau bentuk protes yang dilayangkan kepada Direksi Garuda Indonesia.

Kepala KPPU Kalimantan, Abdul Hakim Pasaribu akan segera memproses laporan yang bersifat persuasif tersebut. Laporan itu dapat membutuhkan proses yang cukup lama.

“Kami akan segera menindaklanjuti laporan dari biro travel di Kalsel, prosesnya mungkin bisa mencapai paling lambat lima bulan proses persidangannya. 30 hari untuk pemeriksaan awal, lalu 60 hari pemeriksaan lanjutan bisa diperpanjang 30 hari, setelah itu baru ada putusan,” jelasnya kepada Banjarmasinpost.co.id.

Hal tersebut disampaikan Abdul Hakim Pasaribu dalam diskusi bersama Forum Komunikasi Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah dan Haji Khusus (FKPPIUHK) Kalsel, di Rattan In Banjarmasin, Jumat (29/3/2019)

Dalam pertemuan itu, dia meminta kepada para pengusaha travel yang hadir untuk menuangkan keluhan dan kejanggalan yang dialami terkait kebijakan Garuda Indonesia yang hanya menunjuk empat biro besar di Jakarta.

“Permasalahannya adalah Kalsel tidak memiliki international airport sehingga kebergantungan dengan Garuda cukup besar. Berbeda dengan kota besar lainnya, Jakarta, Surabaya, Makassar yang mempunyai banyak alternatif selain Garuda,” Imbuh Abdul Hakim.

Dalam hal ini KPPU berwenang untuk menangani laporan, melakukan penyelidikan, menuntut hingga memberikan putusan. Putusan tersebut terkait dengan pelanggaran undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, jika terbukti maka Garuda nantinya dapat diputuskan bersalah.

Laporan yang dibuat secara tertulis itu harus disertai identitas pelapor dibuktikan dengan kartu identitas, kemudian beri gambaran umum terkait dasar pelaporan.

Sementara itu, Ketua FKPPIUHK Kalsel, Saridi menyampaikan protes atas kebijakan sepihak dari Garuda. Sebagai mitra yang sudah lama bekerjasama dengan Garuda, dia mengaku kecewa atas hal tersebut.

“Kami 53 biro travel di Kalsel mengaku sangat keberatan atas keputusan Garuda yang hanya menunjuk empat biro tertentu dan memutus kerjasama dengan kami. Kami berharap secepatnya dapat ditindaklanjuti,” ujarnya.

Dirut PT Albis Nusa Wisata, Utami Dewi turut mengambil sikap. Dia mengatakan tidak akan menggunakan maskapai Garuda jika kebijakan tersebut masih dilakukan.

“Padahal jemaah Garuda sebulannya 200-300 orang sewaktu harga masih kompetitif. Saat ini kami tetap menolak Garuda, sebab sekarang kami kesulitan akses, harus membeli di pihak kedua tidak bisa langsung ke Garuda. Sehingga tidak ada kesetaraan harga,” ujarnya.

Ditambahkannya, harga yang melambung tersebut juga membuat Lion Air ikut menaikkan harga. Sehingga sangat mencekik para biro travel umrah khususnya di Kalsel. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)