KPPU Kumpulkan PPK dan POKJA Di Kalteng

 

   Palangka Raya(30/4) – KPPU Perwakilan Balikpapan dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) bekerja sama dengan Biro Pengadaan Barang Jasa Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyelenggarakan Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha yang dihadiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kelompok Kerja (POKJA) di lingkungan Provinsi Kalteng.

Abdul Hakim Pasaribu, Kepala KPPU Kantor Perwakilan Balikpapan mengharapkan dapat saling bertukar informasi terkait permasalahan yang terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa di Kalteng. KPPU sendiri telah memutuskan 4 Perkara tender jalan yaitu:1. Tender jalan dan pemeliharaan rutin Jembatan Sp Sei Asam-Tarakas-Tumbang Talaken
2. Tender jalan dan pemeliharaan rutin Jembatan Palangka Raya-Bagugus-Bukit Batu
3. Tender jalan dan pemeliharaan rutin Jembatan Bukit Batu-Lungkuh Layang-Kalahien
4. Tender jalan dan pemeliharaan rutin Jembatan Kalahien-Buntok-Ampah

Pokja harus dapat lebih memahami dan mengetahui bagaimana trik-trik yang dilakukan oleh pelaku usaha sehingga dapat mencegah terjadinya persekongkolan tender. Selain itu, PPK dalam menyusun perencanaan pengadaan sesuai dengan kebutuhan serta tidak mengarah pada pelaku usaha tertentu agar selaras dengan hukum persaingan usaha.

Yulianto Prihandoyo, Direktur Advokasi Penyelesaian Sanggah Wilayah I menyampaikan berdasarkan  data SIRUP, jumlah paket pengadaan Tahun 2019 di Kalteng sangat banyak yaitu 2.289 paket dengan nilai total lebih dari 1,6 Triliun. LKPP bersama KPK mendorong konsolidasi pelelangan dilakukan terpusat, tidak dilakukan di setiap dinas serta membuat katalog daerah. Sementara itu Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP, Setya Budi Arijanta, memaparkan Potensi Permasalahan Hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu hukum perdata (sengketa proses pemilihan dan sengketa kontrak), hukum pidana (penipuan, pemalsuan, penggelapan, korupsi, pencucian uang dan kejahatan korporasi), hukum persaingan usaha (persekongkolan tender) dan hukum administrasi negara (permasalahan penerapan blacklist).